Waketum Partai Garuda Ingatkan Risiko Serius Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur

Dia menyebutkan hal itu tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, tetapi juga diterapkan dalam organisasi seperti partai politik.

"Tidak mungkin ketua umum langsung mengatur DPC-DPC di seluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. bisa berantakan," tuturnya.

Teddy menyebutkan tidak mungkin para negarawan hingga ahli tata negara sebelumnya memikirkan jabatan gubernur tanpa ada manfaatnya.

"Tentu para negarawan, pimpinan dan ahli tata negara kita dahulu tidak membuat hal ini dengan dengan cara asal-asalan," pungkas Teddy Gusnaidi.(mcr8/jpnn)