Wakil Ketua MPR Dukung Penguatan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Pemilu 2024

"Sesuai namanya pesta demokrasi, sudah selayaknya jika umat beragama yang adalah rakyat Indonesia mengikuti dan mensukseskan pemilihan umum dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian," ujar politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Apalagi, lanjut HNW, anggaran yang dubutuhkan untuk melaksanakan pemilu kali ini sangat besar, yakni lebih dari Rp 60 tiliun.

Karena itu menurut dia, sudah seharusnya bila pemilu bukan yang membuat pilu, melainkan dapat berlangsung dengan menyenangkan, tidak diliputi dengan fitnah, pertikaian apalagi sampai menimbulkan perpecahan.

"Karena tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk tidak rukun, melainkan ajarkan kebaikan, dan kerukunan," tegasnya.

Menurut HWN, pemilu berlangsung dengan adil dan jujur sesuai ajaran semua agama, serta akan memberikan hasil yang baik, menghadirkan maslahat, dan menjauhkan dari segala mudarat yang merugikan kepentingan rakyat dan umat, serta membahayakan keutuhan dan kerukunan bangsa dan negara.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Mereka harus menjadi bagian yang mencerahkan dan menghadirkan pemilu sebagai pesta demokrasi yang menyenangkan, jujur serta adil. Bukan menfitnah, merusak, dan menyebar hoak, melanggar hukum, karena itu semua dilarang oleh semua agama yang diakui di Indonesia,” ujar Hidayat menambahkan.

HNW juga menyampaikan penolakannya terhadap upaya pengkerdilan FKUB, salah satunya melalui pembekukan anggaran bantuan pemerintah.

Sebaliknya, dia mengusulkan lahirnya RUU tentang kerukunan umat bergama yang di dalamnya mengakui dan memperkuat keberadaan FKUB.

Pasalnya, peran dan fungsi FKUB sangat jelas, dan tidak selalu bisa dilaksanakan pemerintah.