Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Minta Pemerintah Lindungi Data Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan kerja sama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan pinjaman online (Pinjol) merupakan hal yang sah-sah saja. Namun kerja sama tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat.

"Asal pemerintah tanggung jawab itu tidak ada masalah,” ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (13/6/2020.

Namun, dirinya khawatir karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR.

Data pribadi menurut politikus dari PKB itu sangat penting. Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah agar memikirkan kembali atau mengkaji ulang soal rencana kerja sama dengan perusahaan Pinjol.

Sebagai data yang penting, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu meminta kepada pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat.

“Termasuk data pribadi orang perorang,” ujar pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu.

"Perlu hati-hati sebab saat ini masih ada perusahaan Pinjol yang pengelolaannya masih belum akuntable dan menyimpang dari aturan yang telah dibuat OJK,” ungkap Jazilul Fawaid.

Ia kembali mengatakan, pemerintah agar hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerja sama itu. Kerja sama yang dilakukan diharapkan sesuai aturan yang berlaku.