Wakil Ketua MPR Khawatir 2,2 Juta Honorer Bergejolak, Pemerintah Jangan Sembarangan

Kalau tidak ada guru honorer, lanjutnya, anak bangsa akan banyak yang terlantar dan tidak terlayani dengan baik. Demikian juga kalau di sekolah tidak ada tenaga teknis dan pendukung lainnya.

“Bila tidak ada sekolah swasta, bangsa ini juga akan gelagapan.”

Tuntaskan Masalah Honorer Tanpa Gejolak

Yandri Susanto berharap pada pemerintah bisa menyelesaikan masalah honorer sebaik mungkin supaya tidak ada gejolak.

Rencana penghapusan honorer per November 2023 harus dipersiapkan secara cermat. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini.

“Bila masalah tenaga honorer tuntas, maka ini sebagai kado terindah buat tenaga honorer.”

Dia mengakui, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan membebani keuangan negara karena harus menyediakan sekian puluh triliun untuk penggajian dan sebagainya.

Yandri yang pernah menjadi Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan format penyelesaian tenaga honorer menjadi rapi, tidak ada gejolak, dan terkendali.

“Bila buru-buru bisa membuat gejolak ataupun situasi tidak kondusif apalagi di tahun 2023,” kata Yandri.

Bila tenaga honorer yang jumlahnya 2,2 juta orang itu bergejolak, sambung Yandri Susanto, sudah pasti akan mengganggu stabilitas di masyarakat. (rls/sam/jpnn)