Wakil Ketua MPR Minta Kepala Daerah Fasilitasi Salat Id Warga Meski Beda Hari Lebaran

HNW juga mengingatkan bahwa kepala daerah dari kader PKS bukan hanya Wali Kota Sukabumi yang sudah mengklarifikasi salah tafsir terhadap suratnya itu, tapi juga ada Gubernur Sumatera Barat yang sejak dua periode pada masa kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan sekarang dilanjutkan Mahyeldi tidak pernah melarang salat Idulfitri yang diselenggarakan oleh warga Muhammadiyah di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri.

Pemprov Sumatera Barat bahkan memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Memang selama tiga periode, Gubernur Sumbar dari kader PKS. Selama itu mereka tidak pernah melarang kegiatan Muhammadiyah apalagi terkait dengan salat Idulfitri," ungkapnya.

Kepedulian kader PKS dengan berkhidmat dan membela hak warga Muhammadiyah agar dapat melaksanakan salat Idulfitri sesuai dengan keputusan persyarikatan Muhammadiyah juga dilakukan dalam advokasi salah satu kadernya, Wakil Ketua Komisi X DPR yang juga pimpinan PKS Jawa Tengah.

Pimpinan PKS Jawa Tengah itu mengkritik dan meminta Wali Kota Pekalongan untuk memberikan hak warga Muhammadiyah untuk bisa salat Idulfitri di waktu dan tempat yang mereka mintakan.

Wakil Ketua MPR itu juga meminta masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam menanggapi isu yang berpotensi memecah belah ukhuwah di antara umat.

Namun demikian, menurut HNW, pemerintah melalui kepala daerah juga harus hadir melaksanakan konstitusi dengan memfasilitasi ibadah warga secara adil.

"Arahan Menteri Agama kepada kepala-kepala daerah soal ini sudah benar dan karenanya perlu dilaksanakan dengan baik dan amanah, bahwa kepala-kepala daerah agar memfasilitasi warga Muhammadiyah dan lain-lain sekalipun berbeda pelaksanaan salat Idulfitri dengan keputusan pemerintah," jelasnya.