Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya Pemerintah Penuhi Hak Pendamping PKH

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung agar hak para pendamping program Kesetiakawanan Nasional diupayakan dipenuhi pemerintah.

Tujuannya agar para pendamping program keluarga harapan (PKH) sekalipun menghadapi banyak kesulitan dan keterbatasan, tetap dapat mengedepankan jiwa kesetiakawanan sosialnya.

Pasalnya, para pendamping PKH bisa menjadi bagian yang mengiringi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dan menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan menyelamatkan bonus demografi agar hadir yang positif, bukan negatif, antara lain karena keluarga yang tidak sejahtera atau masih tingginya angka stunting.

“Masih ada waktu untuk memaksimalkan fungsi sebagai pendamping PKH, yaitu membantu keluarga menjadi keluarga harapan dengan mencari solusi dan mengkomunikasikan kepentingan mereka," terang Hidayat Nur Wahid (HNW) di depan peserta bimbingan teknis (Bimtek) PKH di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

HNW menjelaskan melalui memaksimalkan fungsi pendamping PKH bertujuan agar mereka mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia dengan membentuk keluarga yang sah dan mendapatkan jaminan sosial untuk dapat membantu mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia dalam keluarga yang bermartabat.

"Dengan demikian akan hadirlah keluarga yang memenuhi aspek penyelamatan bonus demografi, di antaranya dengan terkoreksinya angka stunting agar benar-benar bisa melahirkan generasi bonus demografi yang berkualitas lahir dan batin, bermanfaat dan bermashlahat," harapnya.

Menurut HNW, dengan segala kesulitan dan keterbatasannya, pendamping PKH tetaplah penting memiliki jiwa kesetiawakanan sosial nasional yang tinggi.

Sebab, dalam jiwa kesetiawakanan sosial itu ada sifat terkait dengan kerelawanan tidak sekadar menjadi petugas, tetapi pendamping PKH malah bisa menjadikan semua kegiatannya juga bagian dari penguatan spiritualitas dengan hadirnya spirit ibadah kepada Allah.