Wali Kota: BP Batam Jangan Perkeruh Suasana

jpnn.com, BATAM - Sejumlah pengusaha dan masyarakat di Batam, Kepulauan Riau mendorong BP Batam untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan lahan di Batam.

"Kita sangat mendukung BP Batam menyelesaikan masalah lahan di Batam. Tetapi bekerjalah dengan tulus, jangan membuat pernyataan yang meresahkan," kata Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk kepada Batam Pos (Jawa Pos group), Minggu (19/3).

Menurut Jadi, beberapa kali deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto menyampaikan hal-hal yang membuat resah. “Dia menuding lahan di Batam di kuasai Mafia. Ini juga sangat meresahkan," katanya.

Menurutnya, makna 'mafia lahan' ini harus dijelaskan Eko. Kalau yang dituding adalah pengusaha, maka harus disampaikan siapa pengusahanya. Demikian halnya, kalau dari internal BP Batam, maka silahkan dilapor ke penegak hukum.

"Dan satu hal yang penting adalah, jangan selalu menyalahkan kepemimpinan yang dulu. Bekerjalah sebaik mungkin. Jabatan itu adalah amanah," katanya.

Jadi juga menyinggung Perka-perka yang diterbitkan BP Batam membunuh perlahan-lahan kegiatan usaha kecil dan menengah pada khususnya.

"Perlu reformasi birokrasi yang total dan menyeluruh di internal BP Batam, dengan menggagas PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur mekanisme dan tata cara kerja, antara DK PBPB Batam, Komisi IV (sebagai Mitra Kerja BP Batam), dan Menteri Keuangan yang juga merangkap sebagai anggota DK BPPB Batam, yang sekarang ini diduga masih mengandung kerancuan mekanisme komunikasi, dan simpang siur," katanya.

Menurutnya, perlu juga diatur dalam PP institusi BP Batam itu apa, setelah beralih dari OB, namun OB tidak dinyatakan telah tiada atau bubar, karena asset dan SDM nya tidak bubar atau berhenti, masa kerjanya tetap berlanjut, eselonisasi juga masih mengacu kepada struktur organisasi OB, bukan BP Batam.