Walikota Baubau: Izin Sementara Diproses
Minggu, 17 Juli 2011 – 23:32 WIB
JAKARTA - Walikota Baubau, Amirul Tamim mengakui hingga saat ini PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) belum mengantongi Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan. Menurutnya, sejauh ini pihak perusahaan masih menunggu surat izin menteri karena areanya masuk kawasan hutan produksi terbatas. "Sudah diusulkan dan sementara masih diproses," kata Amirul Tamim saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (17/7).
Karena belum memiliki izin, kata pria yang sudah dua periode menjabat sebagai walikota Baubau itu mengaku tidak ada aktivitas yang dilakukan PT BIS. "Tidak ada aktivitas di sana (Blok Sorawolio). Jadi tidak ada pelanggaran," katanya.
Bagaimana dengan indikasi adanya dugaan gratifikasi dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan ke PT BIS? Amirul mengatakan tuduhan itu salah alamat. "Siapa yang memberi, berapa?" tanyanya.
JAKARTA - Walikota Baubau, Amirul Tamim mengakui hingga saat ini PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) belum mengantongi Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Daerah
Puskesmas Jomin Terima Ambulans Modern dari Peruri
Jumat, 10 Januari 2025 – 18:50 WIB - Sumsel
Edarkan Narkoba di Muara Enim, Pria Ini Akhirnya Ditangkap
Jumat, 10 Januari 2025 – 14:27 WIB - Sulteng
Pak Ihsan Menyinggung Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Minta Tambahan Anggaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 13:52 WIB - Sumsel
Prabowo Luncurkan Makan Bergizi Gratis, Pedagang Kantin Sekolah Menangis
Jumat, 10 Januari 2025 – 12:26 WIB
BERITA TERPOPULER
- Kriminal
Cuma Bayar Rp 15 Ribu Bisa Menonton Video Porno Sepuasnya
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:26 WIB - Humaniora
Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:05 WIB - Gosip
Putri Nikita Mirzani: Mohon Maaf, Saya Enggak Bangga Punya Ibu Kontroversial
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:11 WIB - Olahraga
PSS Sleman Vs Persebaya; Pemain Kunci Diwaspadai
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB - Pilkada
Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB