Walikota Perintahkan Tutup Panti Pijat Nakal

Ia menginstruksikan segenap jajaran, terutama instansi terkait untuk segera mendata dan memantau kondisi di lapangan. “Jika benar (PPUT/PPUM, red)) tidak berizin, tutup (tempat usahanya, red),” tegas Wako Eddy, kemarin.

Langkah tegas berupa penertiban PPUT/PPUM ilegal tersebut diambil karena pihak bersangkutan dinilai telah melanggar aturan yang ditetapkan. Seharusnya, kata Eddy, setiap bangunan yang berdiri dan tempat usaha yang beroperasional harus mengantongi izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“Kalau tidak ada (izin, red), berarti ilegal, harus ditertibkan,” terangnya. Tapi, sambung Eddy,  terlebih dahulu perlu ada pemberitahuan dan peringatan lebih lanjut mengenai hal tersebut.