Wapres Mengapresiasi Penajaman Reformasi Birokrasi Tematik dari Kementerian PANRB

Anas mengatakan mulai 2023 Kementerian PANRB memasukkan indikator-indikator empat klaster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi K/L/Pemda.

“Sehingga birokrasi yang sesuai arahan presiden dan wapres semakin berdampak, memberi manfaat langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Anas memberi ilustrasi tentang perbedaan RB sebelumnya dan RB Tematik.

Sebelumnya reformasi birokrasi secara general cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di problem hulu.

“Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik, semuanya fokus pada isu-isu prioritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir seperti penanggulangan kemiskinan dan kemudahan investasi,” ujar Anas.

Menteri kelahiran Banyuwangi berusia 49 tahun itu menuturkan, pada 2023 Kementerian PANRB menargetkan seluruh daerah bisa memiliki MPP, dan sebagian di antaranya berwujud MPP Digital untuk menjadikan pelayanan publik makin terdigitalisasi dan terintegrasi.

“Dalam waktu dekat, insyaallah Januari 2023, mohon izin akan diluncurkan beberapa pilot project MPP Digital di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Anas. (hmp/jpnn)