Warga Hong Kong Protes UU Ekstradisi ke Tiongkok

jpnn.com, HONG KONG - Penduduk Hong Kong berang. Mereka turun ke jalan pada Minggu (28/4) untuk menentang rancangan undang-undang (RUU) tentang ekstradisi. Intinya, para pelaku kriminal bisa diekstradisi ke Tiongkok, Macau, Taiwan, dan negara-negara lain yang tidak memiliki perjanjian dengan Hong Kong.

Itu membuat penduduk merasa terancam. "Mereka (yang diekstradisi, Red) harus menghadapi sistem hukum yang tidak adil di Tiongkok," ujar aktivis dan mantan legislator Hong Kong Leung Kwok-hung.

Penyelenggara aksi menyatakan, ada sekitar 130 ribu orang yang ikut aksi. Namun, polisi mengatakan bahwa hanya ada 22.800-an orang yang ambil bagian. Massa membawa payung kuning dan memakai kaus dengan warna tersebut. Itu mengingatkan demo prodemokrasi pada 2014 lalu.

Hong Kong memang merupakan bagian dari Tiongkok. Tapi, mereka memiliki sistem hukum yang berbeda. Istilahnya, satu negara dua sistem. Hong Kong diserahkan Inggris ke Tiongkok pada 1997 lalu. Penduduk Hong Kong tetap ingin bebas seperti saat dikuasai Inggris.

Aksi berjalan damai selama 3 jam. Massa berjalan melewati distrik pusat perbelanjaan Causeway Bay dan Wanchai. Sebagian massa bertahan hingga petang di luar kantor Dewan Legislatif dan Pusat Pemerintahan.

Massa meminta Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mundur. Lam dituding telah menjual Hong Kong dengan mengusulkan RUU ekstradisi itu. Beberapa demonstran berdandan seperti polisi Tiongkok. Mereka menjaga demonstran lain yang seakan-akan ditawan di balik jeruji besi. "Presiden Xi Jinping, tidak ada legalisasi penculikan rakyat Hong Kong ke Tiongkok," bunyi tulisan spanduk yang dibawa demonstran.

Selama ini beberapa penduduk Hong Kong memang sempat ditawan di Tiongkok. Mereka yang dianggap pembangkang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan, keluarga mereka tidak diberi tahu keberadaannya.

Pada 2015, ada lima penjual buku Hong Kong yang diculik Tiongkok karena menjual buku-buku politik yang dianggap sensitif. Salah satunya adalah Lam Wing-kee.