Wasekjen PDIP Tak Rela Megawati Dibawa-Bawa ke Konflik Polri Vs KPK

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah ‎mengaku keberatan apabila ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri disebut sebagai orang yang harus bertanggungjawab terkait kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Basarah menilai anggapan soal peran Megawati di konflik KPK vs Polri itu kurang proporsional.

"Kurang proporsional yang saya maksudkan adalah opini publik yang diarahkan baik opini itu muncul dari masyarakat ataupun dengan sebuah main streaming kita sama-sama tahu memposisikan seolah-olah DPP PDI Perjuangan terutama ada Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDI Perjuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam situasi seperti ini," kata Basarah dalam diskusi "Kriminalisasi, No... Justice For All, Yes" di Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (17/2).

Menurut Basarah, Presiden Joko Widodo tidak bisa dipisahkan dengan PDIP. Sebab, Jokowi-Jusuf Kalla merupakan calon presiden dan wakil presiden diusung partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi konstitusinya jelas sekali mengandung makna bahwa presiden dan wakil presiden adalah produk partai politik. Itu perintah konstitusi," ujar Basarah.

Basarah menambahkan, Undang-undang ‎Pilpres juga menjelaskan bahwa pendaftaran pasangan capres dan cawapres  harus disertai visi, misi dan program. Karenanya, lanjut Basarah, Nawacita yang diusung Joko Widodo-Jusuf Kalla pun yang ditawarkan merupakan konsep dari parpol.

Basarah menegaskan, saat Jokowi menjadi presiden maka PDIP mengganti haluan dari oposisi menjadi partai pemerintah. "Sangat aneh muncul berbagai pernyataan dan kritik atau koreksi publik seolah-seolah pdip melalui Ketua Umum PDIP tidak boleh terlibat dalam proses ketatanegaraan pemerintahan Jokowi-JK yang mana posisi PDIP sebagai partai pemerintah," tuturnya.

Basarah menambahkan, Susilo Bambang Yudhoyono saat berkuasa pernah membentuk sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintah. Sebelum kebijakan diajukan ke DPR, lanjut Basarah, maka pimpinan fraksi yang tergabung dalam Setgab sudah berkomunikasi terlebih dahulu. Namun, saat itu Setgab tak pernah diributkan.

"Aneh saat Jokowi ketemu Ibu Megawati menjadi sesuatu luar biasa. Tetapi bagaimana saat itu presiden langsung berguru dengan Setgab," tandasnya. (gil/jpnn)