Yan Mandenas: Pemerintah Pusat Jangan Berlebihan

jpnn.com, JAKARTA - Dinamika Sosial Politik di Tanah Papua yang terjadi akhir tahun ini mendapat perhatian serius anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas.

Legislator Dapil Papua itu berharap Pemerintah Pusat tidak berlebihan menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, namun pemerintah lebih baik introspeksi diri dan tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang hingga kini belum tuntas.

“Sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan Papua, mulai dari Penanganan Keamanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan Orang Asli Papua dan Penyelesaian Pelangaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mandenas.

Penanganan Papua, menurut Yan, bukan sekadar implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan di Papua, namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat yang terus-menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukkan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas.

“Papua juga ibarat daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik,” ujarnya.

Sangat disayangkan, menurut Yan Mandenas cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua. Ulah oknum-oknum yang tidak bertangung jawab, berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri.