Yan P Mandenas Temui Waketum DPP Hanura Soal Pemecatan

jpnn.com - JAKARTA - Dipecat dari jabatan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas meminta penjelasan kepada DPP Partai Hanura, khususnya Skep/151/DPP-Hanura/10/2016 tentang pemberhentian dirinya. Termasuk Skep/DPP-Hanura/X/2016 tentang pengangkatan Terus Samudera sebagai Plt. DPD Partai Hanura Provinsi Papua menggantikan dirinya.

Usai melakukan konsultasi dengan Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Nurdin Tampubolon, Yan Mandenas mengatakan kalau pemecatan dirinya penuh kejanggalan dan dilakukan secara sepihak oleh petinggi partai pimpinan Wiranto itu.

"Keputusan pemberhentian tersebut tanpa ada alasan dan klarifikasi dari pihak DPP Hanura," kata Yan di Gedung DPR RI, Selasa (25/10).

Yan yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Papua itu mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran fatal selama menjadi kader Hanura. Karena itu, dia menilai pencopotan sebagai ketua DPD juga tidak sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Hanura pasal 7 huruf (a) yang menyebut pemberhentian kader setelah diberikan sebanyak dua kali surat peringatan.

"Tidak ada surat teguran, dalam proses tahapan organisasi melalui rapat DPD dan DPC Papua. Kami tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi apapun juga. Tidak pernah sama sekali diberi surat peringatan," terangnya.

Terkait pertemuannya dengan Nurdin Tampubolon, Yan mengaku berkonsultasi terkait persoalan yang terjadi di Papua, pasca pemecatan dirinya. Karenanya kepada Nurdin Tampubolon, dia meminta agar dinamika yang terjadi di internal partai segera diselesaikan pada tempatnya pasca pemecatan dirinya lewat keputusan Plt Ketua Pelaksana Harian DPP Partai  Hanura.

"Pada prinsipnya saya menemui pak Nurdin untuk menyampaikan persoalan sesungguh dinamika yang terjadi sampai terjadi pemecatan sampai pada pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa," tambahnya lagi.

Menurut dia persoalan internal tersebut harus bisa diselesaikan oleh pengurus DPP Hanura. Sebab pihaknya khawatir akan menjadi konflik berkepanjangan antara kader yang pada akhirnya merugikan partai Hanura.