YLKI: Alihkan Dana Pembangunan Ibu Kota Negara Baru untuk Covid-19

"Pemerintah pusat seharusnya membebaskan dan bahkan mendorong agar Jabodetabek segera dikarantina. Jika tidak dikarantina, sebatas imbauan, bukan hanya warga Jakarta dan sekitarnya yang makin banyak terinfeksi, tetapi akan menyebar seluruh Indonesia. Mengingat akan makin banyak warga Jakarta bermigrasi ke daerah, untuk mudik," katanya.

Jika tak dilakukan karantina wilayah (lockdown), maka yang sangat dikhawatirkan adalah:

1. Persebaran Covid-19 akan makin meluas, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Mengingat Jakarta dan Bodetabek adalah epicentrum nasional. Tak cukup hanya himbauan tapi perlu kebijakan yang tegas, dan bahkan perlu sanksi bagi yang melanggarnya;

2. Sistem kesehatan nasional akan semakin kedodoran, karena tak mampu menampung lonjakan pasien. Apalagi sudah banyak tenaga medis bertumbangan karena terinfeksi Covid-19; 7 (tujuh) orang dokter pun wafat karenanya;

3. Sudah banyak kasus pasien Covid-19 meninggal dunia di tengah jalan, bahkan saat di ambulance; ditolak rumah sakit dikarenakan rumah sakit rujukan tak mampu lagi menampung tingginya pasien Covid-19. Bahkan efeknya banyak pasien dan calon pasien non Covid-19 yang terbengkalai dan akhirnya meninggal dunia, karena tenaga medis di rumah sakit energinya terkuras untuk menghandle pasien Covid-19;

4. Keberadaan tenaga medis juga makin tersudutkan manakala ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) makin terbatas. Dan tenaga medis tak mungkin merawat pasien Covid-19 tanpa dilindungi dengan APD yang standar, bukan jas hujan. Jika tenaga medis tertular karena minimnya APD, maka risikonya: bisa menularkan ke pasien lain, menularkan ke keluarganya, dan tidak bisa menolong pasien. Dan akhirnya korban pasien Covid-19 makin tak terbendung, makin eskalatif;

Karantina wilayah (lockdown) memang pilihan sulit dan bahkan pahit. Namun, jika tidak dilakukan lockdown, dampak ekonominya pun akan lebih pahit. Jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur.

"Setop dulu pembangunan infrastruktur tahun ini. Bahkan wacana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pun layak disetop dulu, dan dananya bisa digunakan untuk pengendalian Covid-19," ujarnya.