Yusril Kirim Surat Penting ke Puan, Soal Keberatan Pemilihan Anggota BPK

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengirim surat penting yang ditujukan ke Ketua DPR RI Puan Maharani.

Yusril berkirim surat dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Dadang Suwarna, peserta seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapat suara urutan kedua setelah Nyoman Adhi Suryadnyana.

Dalam surat tersebut Yusril menyatakan keberatan terhadap hasil pemilihan calon anggota BPK di DPR karena dinilai cacat hukum.

"Calon yang dimaksud Nyoman Adhi Suryadnyana, seorang birokrat PNS aktif pada Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (7/10).

Menurut mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia ini, Nyoman menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Sulawesi Utara pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019.

Yusril menilai dengan jabatan tersebut maka Nyoman tergolong sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Yusril menilai pada Pasal 13 huruf j Undang-Undang BPK diatur pejabat dimaksud baru boleh maju menjadi calon anggota BPK ketika telah meninggalkan jabatannya selama dua tahun.

"Jangka waktu dua tahun (jabatan Nyoman) baru akan berakhir 20 Desember 2021, sementara kekosongan anggota BPK akan terjadi pada 29 Oktober 2021. Karena anggota BPK Prof Dr Bahrullah Akbar akan berakhir masa baktinya," kata Yusril.