Yusril Pertanyakan Keabsahan Putusan MK

Rabu, 18 Februari 2009 – 15:58 WIB

DISKUSI: Calon presiden sekaligus Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra berdiskusi dengan calon presiden dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso sesaat sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan atas pengajuan uji materi UU Pilpres. Yusril dan Sutiyoso selaku pemohon mempermasalahkan ketentuan pasangan capres dan wapres yang hanya dapat diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperolel kursi sedikitnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Namun MK menolak permohonan uji materi atas UU Pilpres yang diajukan Yusril. Foto: Agung Rahmadiansyah/Radar Surabaya/JPNN

JAKARTA- Tertutup sudah harapan partai gurem dan partai baru untuk mengusung pasangan capres sendiri. Paling tidak, putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 9 UU Pilpres UU No 42/2008 tentang syarat untuk maju dalam Pilpres 2009, semakin memperkuat aturan bahwa capres/cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol peraih suara 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Para pemohon uji materi pasal tersebut antara lain Partai Hanura, PDP, PBB, dan beberapa partai kecil lain, keputusan MK tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, karena dianggap menyebabkan hak para pemohon untuk memilih atau dipilih jadi hilang.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Partai Bulan Bintang (PBB), mempertanyakan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Pilpres. “Saya dari awal mempertanyakan keabsahan putusan MK,” katanya usai mendengar putusan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, di Gedung MK.

Menurut dia, Pasal 28 UU MK menyebutkan sidang MK dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi atau jika dalam keadaan darurat dilakukan oleh tujuh hakim konstitusi. “Dalam dua putusan, sidang dilakukan oleh delapan hakim konstitusi, sedangkan di dalam UU MK sendiri tidak ada yang menyebutkan delapan hakim konstitusi kecuali tujuh dan sembilan hakim konstitusi. Saya sudah mempertanyakan kepada ketua MK apa dasarnya melakukan sidang dengan delapan hakim konstitusi,” kata Yusril sembari sudah mengingatkan MK bahwa sudah dua kali melakukan putusan, dan melanggar Pasal 28 UU MK.(fas/JPNN)