JPNN.com 
Yusril: Yurisprudensi MA Hilangkan Kepastian Hukum
MK Diminta Tafsirkan Pasal 67 dan pasal 244Jumat, 07 Oktober 2011 – 17:54 WIB
Seperti diketahui, terdakwa kasus korupsi dana Pajak Bumi Bangunan atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (DBH-PBB/BPHTB) yang menjabat Gubernur Bengkulu, Agusrin Nazamuddin menguji pasal 67 dan 244 KUHAP. Pasal itu mengatur tidak adanya upaya hukum jaksa jika seorang terdakwa telah divonis bebas.
Agusrin mempermasalahkan vonis bebas murninya di PN Jakarta Pusat terhadap dirinya, tapi jaksa melakukan upaya kasasi sehingga putusan belum dieksekusi, yang berakibat dirinya belum bisa aktif lagi sebagai gubernur. (kyd/jpnn)
