BACA JUGA: KPK Belum Tingkatkan Status Nunun
Pemprov Aceh menanggung seluruh premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi milik pemerintah tersebut"Iuran tersebut bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota serta peserta
BACA JUGA: Hamka Dihukum 2,5 Tahun, Hakim Beda Pendapat
Sedangkan besaran iuran bervariasi tergantung pada jumlah peserta, aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, luasnya cakupan manfaat," jelas Dirut PT Askes I Gede Subawa, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (17/5).Selain NAD, ada beberapa daerah yang seluruh masyarakatnya akan menerima jaminan kesehatan dari PT Askes, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
Terkait dengan jaminan kesehatan daerah di Sulsel, Subawa mengatakan, karena alokasi anggaran di APBD Sulsel belum mempunyai jaminan sebesar Rp3.150 per jiwa per bulan, maka pemprov, pemkot/pemkab berencana menambah anggaran melalui APBD tambahan.
"Pemda Sulsel telah melakukan pembahasan untuk pelaksanaan universal coverage di wilayah Sulsel yang direncanakan diberlakukan per 1 Juli 2010," terangnya
BACA JUGA: Pemerintah Desak RUU Kelautan Dibahas
Gede Subawa mengaku gembira dengan perkembangan partisipasi aktif pemda dalam program jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerahData PT Askes menyebutkan, peranan pemda lewat Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) menunjukkan, pada 2008 ada 35 kabupaten/kota yang ikut sertaPada 2009 naik menjadi 72 kabupaten/kotaDan, 2010 diprediksikan sebanyak 250 kabupaten/kota yang akan ikut.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pemda akan arti penting jaminan pelayanan kesehatan dalam pembangunan daerah semakin meningkat," kata Subawa.
Ditambahkan, pemda telah memberikan kepercayaan pada PT Askes sebagai salah satu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam UU No 40 Tahun 2004Pemda juga telah siap berperan serta dalam sistem jaminan sosial khususnya dalam program kesehatan.
Mengenai upaya untuk mempercepat jaminan kesehatan nasional khususnya perluasan kepercayaan pemda dalam PJKMU, Askes telah melakukan beberapa upayaDi antaranya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, memberikan advokasi pada pemda serta DPRD, dll.
"Dengan upaya ini diharapkan semakin banyak pemda yang akan ikut dalam program PJKMU," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Dinilai Enggan Investasi di Kelautan
Redaktur : Tim Redaksi