12 Kursi Kepala Kantor Agama Kosong

JAKARTA -- Sebanyak 12 kursi jabatan kepala kantor kementrian agama kabupaten/kota di Provinsi Papua hingga kini belum terisi, salah satunya kantor kementrian agama Kota Jayapura yang baru diisi Jumat kemarin (16/7)Selain itu, jumlah pegawainya juga masih kurang

BACA JUGA: Geser Arah Kiblat Harus Pakai Alat Khusus

Kursi jabatan di bawah level kepala kantor juga masih banyak yang belum terisi.

Kepala Kanwil Agama Provinsi Papua Tindige Agus Lope, S.Pak, M.Si mengatakan, menjelaskan belum terisinya kursi jabatan tersebut, ditambah jumlah pegawai yang belum ideal, diakui menjadi penyebab kurang optimalnya pelayanan masyarakat yang diberikan oleh kantor agama.

"Kami berharap pengisian jabatan ini bisa menjadi perhatian agar pelaksanaan tugas di kabupaten - kabupaten berjalan baik," terang  Agus Tindige di sela pelantikan drs Syamsuddin, MM sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura, di aula Kanwil Agama Provinsi Papua.

Dijelaskan, penempatan pejabat di daerah - daerah di Papua menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat wilayah - wilayah kabupaten di Papua memiliki tantangan tersendiri khususnya daerah - daerah pemekaran"Saya sangat kecewa ketika mendengar bahwa ada staf yang mengatakan lebih baik tidak usah menduduki jabatan daripada bertugas di pedalaman," ujarnya.

Karenanya, dia melanjutkan, pemerataan pegawai di setiap daerah sangat penting

BACA JUGA: Perbaikan Arah Kiblat, Tinjau Semua Masjid

Dia meminta kepala kantor kementrian agama Jayapura  yang baru dilantik agar hati-hati menerima kepindahan pegawai dari luar Kota Jayapura"Jangan semua pegawai numpuk di kota

BACA JUGA: Tuding BPK Tak Objektif

Kalau semua begitu nanti di daerah tidak ada pegawai," katanya.

Dia mengakui, memang tugas pegawai di Papua, khususnya di kabupaten hasil pemekaran, sangatlah beratIni karena letak geografisnya yang sulit terjangkau, sementara sarana prasarana masih minim, termasuk belum adanya kantor agama"Sehingga hal ini juga kerap menghambat operasional tugas - tugas di daerah," urainya.

Dia sangat mengharapkan dukungan dari para bupati untuk memberikan lahan atau tempat sebagai kantor lembaga iniPasalnya, jika sampai tak punya kantor, maka masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan secara optimal(ta/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Kaltim Terancam Dicekal