BACA JUGA: Cari Solusi Listrik, Gubernur Gagal Lobi Pusat
Satu nomor SK bahkan dipakai sampai 7 (tujuh) orang.T3D yang nomor SK-nya dobel (SK bodong) tersebut adalah mereka yang dua hari ini berdemo di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
BACA JUGA: Selayaknya, Papua Jadi Empat Provinsi
Yang pertama yakni T3D yang SK-nya terbit sebelum April 2008 sebanyak 8.000-an orangKelompok berikutnya, sebanyak 2.877 T3D yang muncul belakangan
BACA JUGA: Theo Sambuaga, Cagub Sulut Terkaya
SK mereka terbit setelah April 2008Padahal, sudah ada edaran dari Sekkab Kukar yang saat itu dijabat Aswin, untuk tidak mengangkat lagi T3DIni berarti, SK mereka diangkat secara sepihak dari BKD.Dari T3D golongan kedua tadi, setengah di antaranya terindikasi memiliki SK bodongDari data yang dirilis BKD Kukar, 1.434 nama T3D tersebut tumpang tindih nomor SK-nyaKarena SK yang keluar hanya 567 nomor sajaHebatnya, satu nomor SK bisa dimiliki sampai 7 orangSementara, hanya satu orang dari satu nomor SK yang berhak menerima gajiAkhirnya, sisanya - yang sekarang ini berdemo - tak terbayarkan gajinya selama 1 tahun lebih.
Anehnya lagi, dari temuan tim verifikasi T3D ini, ada satu orang T3D yang memiliki dua nomor SKDengan kata lain, satu orang tadi tercatat di dua satuan perangkat kerja daerah (SKPD)"Jadi, gajinya selama ini tak jelas siapa yang menikmatiIni yang terus kami telusuri," sebut Kasubbid Pengadaan Pegawai Pemkab Kukar, Arfan Boma PratamaDia juga sempat menunjukkan beberapa kuitansi pembayaran "uang pelicin".
"Kalau kuitansi ini, berasal dari T3D yang 8 ribu tadiJumlahnya beragam," katanya"Uang pelicin" tadi nilainya antara Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per orangBahkan, di kuitansi tersebut tertulis, "Apabila SK tidak keluar dalam waktu satu bulan, uang kembali".
Saat ini, sambung Boma, pihak kepolisian sedang mengusut siapa-siapa yang terlibat dalam praktek jual-beli SK iniKuitansi tersebut, diperoleh BKD dari T3D yang merasa tertipu karena tak kunjung mendapat gaji meski SK sudah di tangan"Jumlah kuitansinya ratusanSaya perkirakan akan terus bertambah," jelas Boma pula, yang baru beberapa bulan belakangan menduduki jabatannya ini.
Sementara itu, unjuk rasa Aliansi T3D Kukar (ATK) yang memasuki hari kedua, terus berlanjutHujan yang mengguyur Tenggarong sejak Senin (27/10) pagi, tak menyurutkan ratusan T3D untuk mendatangi Kantor Bupati KukarDi sini mereka ditemui Kepala BKD Kukar, Heldiansyah.
Dalam keterangannya di depan para pendemo, Heldiansyah yang juga sekretaris Tim Verifikasi T3D menyampaikan dua hal"Kami tetap mengacu pada hasil tim verifikasi, terkait pembayaran gaji T3DKemudian, tetap menunggu proses hukum yang menentukan kebijakan berikutnya," katanya.
Pernyataan Heldiansyah ini membuat pendemo tak puasPukul 12.00 WITA, para pendemo pun menuju Gedung DPRD Kukar yang berjarak beberapa ratus meter dari Kantor BupatiKetua ATK Lunar Hamdani mengatakan, perjuangan dia dan rekan-rekannya terus berlanjut"Kami terus aksi sampai tuntutan terpenuhiMau semalam, sepekan, sebulan, kami terus aksi," jelasnya.
Setelah berorasi di DPRD, perwakilan ATK diterima Rita Widyasari, Ketua DPRD KukarRita mengatakan, untuk ke-2.877 T3D tersebut, sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBD 2009"Masalahnya kan tinggal yang membayar (eksekutif, Red), apakah berniat atau tidak," katanya.
Rita yang didampingi beberapa ketua fraksi pun menyayangkan sikap Pj Bupati Kukar, Sjachruddin, yang tidak menemui para pengunjukrasa"DPRD juga putus komunikasi dengan Pj Bupati," tambahnya.
Menurut Rita, seorang penjabat seharusnya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya"Beliau (Pj Bupati, Red) dipilih untuk melaksanakan program-program sebelumnya sampai 2010, saat pergantian pemimpin," kata Rita pula(fel/gs)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 7 Nabi Palsu Dituntut Setahun
Redaktur : Tim Redaksi