JAKARTA - Sebanyak 15 kementerian/lembaga (KL) masuk dalam penilaian tim reformasi birokrasiProsesnya saat ini, menurut MenPAN & RB, EE Mangindaan sudah masuk ke tahap desk assessment terhadap dokumen yang dikirimkan.
"Setelah penelitian dokumen, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk melihat sampai sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi di 15 K/L tersebut," kata Mangindaan dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).
Dia berharap, seluruh proses asesmen tersebut dapat diselesaikan pada November 2011
BACA JUGA: Dituding Tak Transparan oleh KPK, Mendagri Jengkel
Adapun ke-15 K/L tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, BPPT, BKN, LAN, Lemhanas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, LIPI, BKPM, BPS, LKPP, BPOM.Dari kementerian/lembaga yang masuk itu, anggota Komisi II mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional tidak masuk dalam usulan penilaian reformasi birokrasi
"Memprihatinkan sekali, kok Kemdagri dan BPN tidak masuk
BACA JUGA: 297 Pemda Dilarang Rekrut CPNS
Di forum ini, kami minta pimpinan Komisi II DPR RI harus mendesak agar Kemdagri serta BPN memasukkan usulannya dan itu jadi prioritas utama," cetus Alex Litaay, personil Komisi II.Mengenai evaluasi K/L yang menjadi pilot project, jelas Mangindaan, baru dilakukan pada Juni-September 2011
BACA JUGA: Tepis Commitment Fee, Tamsil Seret Kemenkeu
Evaluasi dilakukan oleh Tim Qualitu Assurance yang dipimpin ketua BPKP."Sampai saat ini evaluasi tersebut masih dalam prosesEvaluasi dilakukan menyeluruh, mengaitkan antara impelemtasi kebijakan makro dengan mikroDengan instrumen ini diharapkan, kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat secara nasional maupun di lingkup masing-masing kementerian/lembaga dan pemda," pungkasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Seenaknya Rekrut Pegawai Bakal Disanksi
Redaktur : Tim Redaksi