JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi jengkel dilaporkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tuduhan tidak melakukan tata kelola keuangan yang belum transparan. Gamawan mengaku bingung atas sikap KPK itu
Gamawan mengatakan, selama dua tahun sebagai mendagri, dirinya telah bekerja keras memperbaiki tata kelola keuangan di kementrian yang dipimpinnya
BACA JUGA: 297 Pemda Dilarang Rekrut CPNS
Hasilnya, tahun ini laporan keuangan Kemendagri mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Kita sangat setuju penegakan hukum, sekarang kok kita dikatakan tidak transparan, apanya yang tidak transparan?” kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/10), dengan nada heran.
Yang lebih heran lagi, kata peraih Bung Hatta Award itu, selama ini KPK juga tidak pernah menanyakan perihal transparansi tata kelola keuangan kepada dirinya sebagai pimpinan lembaga
“KPK itu kan punya dua tugas pokok, yakni pencegahan dan penindakan, kalau memberi laporan itu kan namanya sudah pengawasan,” kata Gamawan Fauzi.
“Saya bingung, saya juga tidak tahu maksud laporan itu untuk apa, kalau kami memang kurang transparan, kurang transparan yang mana? Kalau tak transparan dalam hal kinerja, itu evaluasi yang kapan pula?” kata Gamawan lagi
BACA JUGA: Tepis Commitment Fee, Tamsil Seret Kemenkeu
Sikap pimpinan KPK sebelumnya yang mengatakan ke media bahwa ada enam rekomendasi KPK yang tak dijalankan Kemdagri terkait tender e-KTP, juga membuat Gamawan kecewa
BACA JUGA: Pejabat Seenaknya Rekrut Pegawai Bakal Disanksi
Dan, beberapa waktu lalu dalam laporannya ke Presiden, KPK hanya menyampaikan dua rekomendasi, yakni melibatkan LKPP dan tender secara elektronik.Dikatakan Gamawan, komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian KemdagriBahkan, dalam pidato di depan jajaran pejabat dan staf Kemdagri dua pekan lalu, kembali ditegaskan bahwa jika ada ‘kardus durian’ di Kemdagri maka kiamatlah sudah.
“Saya katakan kepada seluruh staf, gaji saya sudah cukup, jadi kalau ada yang ketahuan main-main anggaran akan saya sikatSelama saya menjabat sudah tiga pejabat saya non-jobkan,” katanya.
Seperti diberitakan, selain kemendagri, yang dilaporkan KPK ke presiden adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jantung Siti Berhasil Dimasukkan ke Rongga Dada
Redaktur : Tim Redaksi