150 Pejabat Tersangkut Kasus Hukum

JAKARTA - Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya tuntas membuat korupsi masih merajalela di negeri iniBanyak pejabat pemerintah yang tersangkut kasus hukum

BACA JUGA: NU Janji Tak Main Politik Kekuasaan Lagi

Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap reformasi birokrasi menjadi agenda utama menuju pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Menurut SBY, banyaknya masalah dalam birokrasi akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan yang bisa meledak sewaktu-waktu"Banyak birokrasi kita yang menyimpan bom waktu

BACA JUGA: Ingin Tinggalkan Zona Bebas Korupsi di Kemenkeu

Karena masalah tidak diselesaikan secara tuntas, suatu saat bisa meledak," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (12/5)

Dia mengatakan, pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan baik

BACA JUGA: Jaminan Komisi III Hanya Berlaku untuk Laporan Susno

Ada pula birokrasi yang masih terkontaminasi kepentingan politik.  Presiden mengaku belum puas dengan kondisi birokrasi saat ini"Sering saya berseloroh, masih banyak yang belum beres di negeri ini," katanya

SBY mengatakan, meskipun perekonomian saat ini tumbuh baik, seharusnya akan lebih maksimal jika birokrasi juga lebih tertataMenurut dia,  birokrasi seharusnya memiliki kemampuan yang cukup di pusat dan daerahKapabilitas tersebut menyangkut pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan sumber daya yang harus digunakan dengan efektif dan efisienTerlebih, dalam tahun-tahun mendatang, volume APBN bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun"Itu jumlah yang sangat besar," kata SBY.

Oleh karena itu, lanjut presiden, program yang dijalankan oleh birokrasi pusat dan daerah harus tepatKeuangan negara yang dikelola juga harus dimanfaatkan secara optimalKorupsi dalam birokrasi telah banyak menyeret pejabat publik dalam kasus-kasus hukumLebih dari 100 pejabat telah mendapat izin dari presiden untuk diperiksa aparat penegak hukum

"Saya pikir sudah cukup 100, ternyata saya hitung kembali sudah lebih dari 150 pejabatIni bukan prestasi dalam arti sesuatu yang patut kita syukuriKita prihatin masih saja ada kasus-kasus seperti itu," kata SBYSBY menambahkan, akibat masih maraknya korupsi, banyak program yang capaiannya tidak maksimal"Dunia usaha yang seharusnya berkembang baik agar ekonomi di daerah tumbuh dan lapangan kerja tercipta, sering tidak jalan karena urusan perizinan dan urusan lain yang sering berbelit, sulit dan tidak mudah," keluh presiden(sof/ari)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelompok Teroris Terungkap Rencanakan Serangan