1.737 Ruang Kelas Sekolah Rusak Berat

PALANGKA RAYA- Anggaran pendidikan di Kalteng ternyata hanya berkutat pada perbaikan fisik bangunan sekolahMeski APBD Kalteng sudah mengganggarkan Rp249 miliar pada tahun 209 lalu, ternyata belum mampu memperbaiki seluruh fasilitas sarana pendidikkan di wailayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rapay menyebutkan ada 20.292 ruang kelas mulai dari SD, SMP dan SMA di Kalteng yang mengalami kerusakan

BACA JUGA: 32.294 Anak TKI di Sabah Tak Sekolah

Dari jumlah tersebut, sedikitnya 1.737 ruang kelas dalam kondisi rusak berat.

"Pemprov Kalteng terus berupaya melakukan perbaikan ruang kelas yang rusak melalui alokasi dana 20 persen dari APBD ProvinsiDi tergetkan  akan selesai pada akhir tahun 2011 mendatang," kata Hardy, di Palangka Raya.

Hardy merinci kondisi ruang kelas di Kalteng yaitu sebanyak 15.442 ruang atau 76,1 persen dalam kondisi baik, 3.113 ruang atau 15,43 persen rusak sedang dan 1.737 ruang atau 8,56 persen mengalami rusak berat

BACA JUGA: Kelulusan Siswa Madrasah Mengacu UN

Sementara data ruang kelas per jenjang, tingkat SD/MI, 8.078 ruang atau 68,14 persen dalam kondisi baik, 2.591 ruang atau 21,86 persen rusak sedang, dan 1.186 ruang atau 10 persen mengalamai rusak berat.

Tingkat SMP/MTs sebanyak 5.731 ruang atau 88,32 persen baik, 305 ruang atau 4,70 persen mengalami rusak sedang dan 453 ruang atau 6,98 persen mengalami rusak beratKemudian tingkat SMA/MA 1.633 ruang atau 83,83 persen dalam kondisi baik, 217 ruang atau 11,14 persen mengalami rusak sedang dan 98 ruang atau 5,03 persen mengalami rusak berat.

Menurut Hardy, dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kalteng baru dicapai pada tahun 2009

BACA JUGA: Depdiknas Pastikan Pelaksanaan Unas

Sebagai perbandingan, pada tahun 2008  sektor pendidikan digelontorkan dana sebesar Rp88 Miliar  atau 6,45 persen  dari jumlah APBD, tahun 2009 Rp249 Miliar atau 20 persen  dari APBD dan tahun 2010 melonjak menjadi Rp400 miliar atau 20 persen dari APBD.

"Dana 20 persen itu kita sangat hati-hati penggunaanya dan diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya seperti untuk merehabilitasi sekolah inpres yang banyak tersebar dipelosok pedalaman yang harus segera diperbaiki,” beber Hardy.

Dikemukakan Hardy, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih  anggaran antara kabupaten dan provinsi terkait perbaikan gedung sekolah, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk menentukan sebuah sekolah akan dibantu perbaikan gedung maupun pengadaan barang lainnya.(ga/fuz)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Kelulusan UN 94 Persen