jpnn.com, MAKASSAR - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OOT) mendapat perhatian dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli, dalam dua pekan sudah ada enam kepala daerah yang terkena OTT KPK.
BACA JUGA: Ketua MPR: Kejaksaan Harus Bebas dari Intervensi
“Dalam dua minggu ada enam kepala daerah kena OTT. Ini belum DPR, DPRD. Tadi saya bicara dengan Pak Jaksa Agung, kalau seperti ini, lama-lama habis Pak,” ujar Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema '‘Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan peresmian Gedung Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, di Auditorium Prof.A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10).
Jaksa Agung RI HM. Prasetyo juga hadir di acara tersebut. Sekitar 800 orang, mayoritas mahasiswa Unhas, memenuhi ruangan tempat acara digelar.
BACA JUGA: Menyedihkan, Manusia Setengah Dewa Masih Terjaring OTT KPK
Zulkifli mengatakan, banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, mengindikasikan ada yang salah di beberapa aspek.
Antara lain, upaya pencegahan korupsi masih kurang, lebih banyak upaya penindakan. “Perlu pendidikan pencegahan. Karena agar orang bisa menjadi baik tidak harus dengan memenjarakan terus,” ujar Zulkifli.
BACA JUGA: Ketua PT Diciduk KPK, Hatta Ali Mesti Mundur dari Ketua MA
Hal lain yang perlu segera dibenahi adalah sistem pilkada, yang selama ini mengharuskan calon mengeluarkan biaya cuup besar.
“Yang harus diperbaiki dulu menurut saya sistem pilkada. Itu harus dibenahi undang-undangnya,” ujarnya.
“Harus betul-betul Pilkada yang tidak mengganti sila pertama, Ketuhanan yang maha esa diganti keuangan yang maha kuasa,” sambungnya.
Sementara, di sisi masyarakat, harus terus digeber pendidikan mengenai pentingnya kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
“Tidak semua hal diukur pakai uang. Jangan orang dianggap hebat kalau uang banyak,” ulasnya. (sam/adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Ditangkap KPK, Zulkifli Dorong Pembenahan Sistem
Redaktur & Reporter : Soetomo