jpnn.com, BELITUNG TIMUR - Kasus sub zona pertambangan di Kabupaten Belitung Timur, Babel, masih menjadi polemik hingga saat ini. Aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur (Beltim) berencana mengerahkan 2.000 orang untuk menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati, Rabu (25/7).
Syamsurizal, selaku koordinator aksi, mengatakan, ada dua hal yang mereka tuntut. Pertama, mereka menuntut agar sub zona pertambangan dikembalikan ke dalam RZWP3K Provinsi Bangka Belitung. Kedua, mereka meminta sikap tegas Bupati Beltim terhadap arah pembangunan daerah tersebut.
BACA JUGA: Desak Zonasi Tambang di Beltim Jangan Dihilangkan
’’Faktanya, Perda RZWP3K sampai detik ini belum selesai bahkan dokumen finalnya juga belum selesai, karena masih ada persoalan di Belitung Timur yang berkaitan dengan pro kontra sub zona pertambangan. Bupati jangan lempar tanggung jawab dong! Akar persoalannya justru ada di bupati Belitung Timur yang tidak memahami aturan dan proses penyusunan RZWP3K,’’ tutur Syamsurizal dalam pernyataan resminya, Selasa (24/7).
Dikatakan, dari informasi yang mereka dapatkan, Bupati Beltim secara sepihak mengusulkan hilangnya sub zona pertambangan. Padahal, sub zona pertambangan sudah disepakati pada 14 agustus 2017 lalu oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Discussion Group (FGD) dalam rangka penyusunan dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BACA JUGA: Moratorium CPNS, Jumlah PNS Beltim Makin Berkurang
Disampaikan juga keterngan tertulis Syamsu bahwa Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza sudah mengatakan bahwa tidak tepat lagi jika ada LSM atau pihak-pihak yang ingin memprotes kewenangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung ke Pemkab Beltim.
Pemkab Beltim, menurut Yuslih, sudah menyampaikan secara formal mengenai masukan, data, informasi serta rekomendasi DPRD Beltim ke Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Karena itu, masalah ini bukanlah menjadi kewenangan Pemkab Beltim. Dia berharap dirinya tidak didemo.
BACA JUGA: Warga Tutup Jembatan Penghubung Bangka dan Bangka Barat
Aliansi LSM dan Ormas Beltim menilai pernyataan Bupati Beltim tersebut sangat tidak mendasar. Pasalnya, pada Februari 2018 lalu, pihaknya pernah melakukan audiensi dengan Bupati yang difasilitasi.
’’Dalam pertemuan itu kami tegaskan masalah kesepakatan awal pada tanggal 14 Agustus 2017. Tapi, saat itu Pak Bupati mengaku tidak tahu tentang kesepakatan itu,’’ ujar Syamsurizal.
Syamsurizal mengatakan, pihaknya juga sudah pernah audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khusus membahas masalah ini.
’’Jadi sangat tidak mendasar kalau bupati menyatakan tidak ada kewenangannya. Dalam hal ini Kami hanya ingin menegakkan aturan, kepastian hukum, dan menggali potensi lokal yang ada di Beltim. Sebab, sampai saat ini pun Blbupati belum punya arah yang jelas untuk pembangunan Beltim ke depan. Padahal, masalah ini juga berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Beltim,’’ pungkas Syamsurizal. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Banjir Capai 2.409 Jiwa, 20 KK Mengungsi ke Rumah Keluarga Ahok
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad