jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung M. Prasetyo kembali disorot. Adanya sejumlah pejabat kejaksaan yang terseret kasus korupsi di KPK, membuat genapnya Prasetyo tak punya prestasi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan.
Hal itu diungkap Ketua Setara Institute Hendardi. "Selama ini Jaksa Agung nggak ada prestasinya, kecuali memamerkan hukuman mati beberapa kali,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: ICW Dorong KPK Buktikan Kasus Dugaan Suap Maruli
Karena itu, Hendardi meminta Presiden Joko Widodo me-reshuffle Prasetyo. "Orang ini yang paling nggak pantas diteruskan jabatannya. Prasetyo pantasnya di-reshuffle,’’ tegasnya.
Jika Prasetyo tetap dipertahankan, Hendardi yakin reformasi di bidang hukum tidak akan tercapai. Khususnya dalam penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Contohnya, kasus kematian Munir Said Thalib. ’’Gimana mau diharapkan kalau Jaksa Agungnya semacam itu?’’ sindirnya.
BACA JUGA: Ini Lima Alasan Hakim Beri Vonis 20 Tahun Bui untuk Jessica
Begitu pula dengan reformasi di tubuh kejaksaan. Kejaksaan akan sulit profesional jika jaksa agung memiliki background politik. Independensi jaksa pun bakal dipertanyakan. ’’Nggak tepat jaksa agung dari parpol. Selalu ada kepentingan politik menempel di situ,’’ ujarnya.
Anggota Komisi III DPR M. Syafi’i juga mempertanyakan kinerja Prasetyo. Dia menyebutkan, banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum jaksa tak lepas dari sosok jaksa agung. Menurut dia, sejak Kejagung dipimpin orang dari partai politik, kepercayaan publik terhadap lembaga itu berkurang.
BACA JUGA: KPK Bidik Maruli Hutagalung dalam Kasus Dugaan Suap
Menurut Syafi’i, Jaksa Agung M. Prasetyo tidak mungkin bisa independen maupun profesional dalam menjalankan tugasnya. ’’Dia pasti terkesan mendahulukan kepentingan partainya,’’ tuturnya. Atas dasar itulah, dia setuju jika posisi jaksa agung layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle.
Sekretaris Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menuturkan, banyaknya jaksa yang terlibat masalah disebabkan tidak berjalannya pengawasan melekat. Karena pengawasan yang kurang, kasus-kasus akhirnya dijadikan transaksi. ’’Akhirnya juga banyak kasus yang menunggak,’’ terangnya.
Adanya jaksa yang main-main kasus itu bisa disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, anggaran yang kurang atau memang oknumnya. Semua itu, kata dia, perlu diperbaiki secepatnya. Dengan demikian, reformasi hukum yang sedang digembar-gemborkan Presiden Jokowi bisa dilaksanakan. (lum/idr/c5/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arsul Sani: Dia Tak Punya Mental Memperkaya Diri Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi