JAKARTA - Dugaan korupsi kembali digulirkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)LSM itu menuding pemerintah daerah di 20 provinsi telah menyelewengkan dana Bantuan Sosial (Bansos) hingga Rp 765,36 miliar sepanjang 2009
BACA JUGA: Demokrat Tegaskan Seiring Pemerintah
Sekretariat Nasional FITRA menilai ketidakjelasan prosedur dan peruntukan dana bantuan memicu penyimpangan."Kecenderungannya, bantuan hanya dibagikan elit daerah kepada jaringan politik dan pengikutnya saja," ujar Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah FITRA, Hadi Prayitno dalam jumpa pers di Hotel Ambhara, Jakarta Minggu (19/12) kemarin.
Modus penyimpangan itu terjadi dengan pemberian bantuan tanpa pengajuan
BACA JUGA: ICW dan YLBHI Ajukan Uji Materi Masa Jabatan Busyro
"Modus baru ini dipraktikkan merata di daerah-daerah," kata dia.FITRA mencatat Jawa Tengah sebagai peringkat pertama penyimpangan dana Bansos dengan jumlah penyelewengan Rp 173,3 miliar pada tahun lalu
BACA JUGA: 24 Jamaah Sakit Dipulangkan Terpisah
Sedangkan dana plesiran elit daerah yang diselewengkan adalah Rp 50,88 miliarAdapun bantuan bagi partai politik yang disalahgunakan Rp 24,63 miliar.Untuk mengatasi penyelewengan ini, FITRA merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah memperketat pengaturan penggunaan danaFITRA mengolah data penyelewengan anggaran ini dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009 yang dipublikasikan belum lama ini.
20 provinsi yang dinilai terindikasi melakukan korupsi adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka BelitungSelanjutnya ada Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Daerah Masih Dibajak Elit Lokal
Redaktur : Tim Redaksi