Demokrat Tegaskan Seiring Pemerintah

JAKARTA - Sikap DPP Partai Demokrat, terkait masalah keistimewaan Jogjakarta, masih tetap konsisten hingga saat iniGubernur Jogjakarta tetap harus dipilih secara demokratis

BACA JUGA: ICW dan YLBHI Ajukan Uji Materi Masa Jabatan Busyro

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, sebagai partai utama pendukung pemerintah, pihaknya akan tetap selaras dengan sikap pemerintah"Sebagai partai pendukung pemerintah, saya rasa jenis kelaminnya sudah jelas," ujar Anas, usai makan siang di warteg di depan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kemarin (19/12).

Meski begitu, dia memastikan, akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat Jogjakarta terkait hal tersebut

BACA JUGA: 24 Jamaah Sakit Dipulangkan Terpisah

Baik, yang disampaikan secara terbuka melalui aksi dan pernyataan sikap, maupun aspirasi yang tidak disampaikan dengan cara hening"Yang hening ini juga harus dilihat, sehingga aspirasi yang akan kami rumuskan nanti jadi lengkap," tandas mantan anggota KPU tersebut

BACA JUGA: Anggaran Daerah Masih Dibajak Elit Lokal

Sebelumnya, saat sidang paripurna DPRD Jogjakarta pada 13 Desember 2010 lalu, Demokrat Jogjakarta memiliki sikap yang mengambangMeski tidak menyatakan mendukung model penetapan terhadap gubernur, namun mereka berharap Sri Sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur seumur hidup. 

Menurut Anas, dua opsi besar pemilihan dan penetapan sebenarya sama-sama memiliki kelebihan dan kekuranganKarenanya, di dalam proses selanjutnya di DPR nanti, harus dicari titik temu dari keduanya"Saya yakin nanti akan ada titik temunya," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengirimkan draf RUU Keistimewaan DIJ untuk dibahas di DPRDi dalam draf tersebut pemerintah tetap mengajukan kalau gubernur harus dipilih secara demokratisNamun, selain jabatan gubernur definitive tersebut, juga disiapkan gubernur utama yang nantinya akan diisi Sri Sultan Hamengkubuwono.

Dia berharap, pembahasan di parlemen nantinya bisa dilakukan dengan meminimalisir politisasi terhadap persoalan iniMenurut Anas, haru-birunya persoalan RUU Keistimewaan DIJ juga karena pembicaraan yang digiring pada ranah politis"Itinya, kami bukan hanya berbicara untuk DIJ saja, tetapi juga untuk NKRI," imbuhnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan posisi partainya tengah membahas secara internal terkait RUUK JogjaMenurut Ical, sapaan akrab Aburizal, aspirasi masyarakat Jogja sangat jelas menunjukkan keinginan posisi keistimewaan Sultan sebagai Gubernur"Soal Jogja lagi kita bahas sekarang ini," ujarnya.

Menurut Ical, isu RUUK DIY juga terus digodok di Sekretariat Gabungan (Setgab)Beberapa partai masih melakukan kajian tentang pasal-pasal krusial dalam aturan tersebut, termasuk mekanisme pengangkatan gubernur DIYMenurut dia, Setgab harus menyampaikan kesepakatan bersama atas posisi RUUK Jogja"Saya baru membahas dan baru melihat dan menyampaikan persepsi yang sama, dan melihat usulan kepada pemerintah seperti apaYang pasti Setgab harus ada pernyataan atas Jogja," jelasnya(dyn/bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Kangen Makan di Warteg