2010, MSM Bakal Berproduksi di Sulut

JAKARTA - PT Meares Soputan Mining (MSM) dipastikan akan memulai produksi awalnya pada medio 2010 mendatangApalagi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundajang sudah memberikan restu terhadap perusahaan tambang asing tersebut.

Menurut Kepala Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Ruston Situmorang, adanya persetujuan gubernur tersebut karena melihat potensi pengembangan sektor pertambangan di Sulut sangat besar

BACA JUGA: Bupati Supiori Segera Disidang

Khusus kawasan pertambangan di Tongkaidung, lanjutnya, keraguan gubernur soal dampak negatif pembuangan tailing ke darat pupus sudah.

"Sebelumnya kan, ketidaksetujuan gubernur karena pembuangan limbahSekarang gubernur tahu kalau (hal itu) tidak akan membahayakan masyarakat sekitar tambang," ujar Ruston, yang dihubungi via telepon, Jumat (14/8).

Ditambahkannya, keyakinan gubernur itu juga karena telah mendapatkan masukan dari PT MSM sendiri, berikut dari Mendagri, Menteri Negara Lingkungan Hidup, DPR RI serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang intinya menyatakan negara butuh tambahan pendapatan negara

BACA JUGA: DPRD Dangdutan di Ruang Sidang

Salah satunya adalah di sektor pertambangan"Mungkin karena melihat pertimbangan ekonomisnya itu, maka gubernur setuju," ucapnya.

Selain itu, juga ada Undang-undang Tata Ruang yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum, di mana di dalamnya menyebutkan di kawasan Hutan Lindung Tongkaidung ada lokasi tambang

BACA JUGA: Hari Ini, Walkot Manado Divonis

Sementara untuk Amdal sudah tidak ada masalah, serta tinggal disosialisasikan lagi.

Namun, meski sudah tidak ada kendala lagi dari Pemda, Ruston mengatakan bahwa pemerintah kini punya tantangan baruDi mana PT MSM diminta secepatnya melakukan produksi sebelum izin konstruksinya selesai pada September 2010"Kita masih menunggu kesiapan alat, sumber daya manusia, teknologi dan finansial MSMKalau sudah siap, kita harapkan bisa secepatnya berproduksi," terangnya(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komnas HAM Soroti Sengketa Tanah di Padang