JAKARTA - Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun.
Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga (KL) Rp476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga Rp477,5 triliun dan transfer ke daerah Rp464,4 triliunPrioritas anggaran belanja ini nantinya masih difokuskan pada 9 sasaran utama, dimana reformasi birokrasi menjadi acuan dasar.
‘’Dalam RAPBN 2012 ada tujuh KL yang mendapat alokasi di atas Rp20 triliun
BACA JUGA: Target Pajak Naik Rp140,6 Triliun
Juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp10 triliun,’’ kata Presiden SBY saat menyampaikan RAPBN 2012 dan nota keuangannya di gedung DPR, Selasa (16/8).Tahun 2012 mendatang, kata SBY, guna mendukung otonomi daerah akan digunakan dua instrumen utama sekaligus
Sementara itu, alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2012 masing-masing dialokasikan untuk dana perimbangan Rp394,1 triliun dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp70,2 triliun
BACA JUGA: Penerimaan APBN 2012 Dipatok Rp1.292,9 Triliun
Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp98,5 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp269,5 triliun; dan Dana Alokasi Khusus atau DAK, Rp26,1 triliun.Sementara itu, Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp11,8 triliun, masing-masing untuk Provinsi Papua Rp3,8 triliun, Papua Barat Rp1,6 triliun dan Aceh Rp5,4 triliun
‘’Saya minta agar Dana Otonomi Khusus ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat
BACA JUGA: SBY Klaim Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Saya juga meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan DAK,’’ kata SBY.Selanjutnya, dalam RAPBN 2012 mendatang, dana penyesuaian direncanakan mencapai Rp58,4 triliun, atau mengalami peningkatan Rp3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp54,5 triliunDari dana penyesuaian itu, alokasi dana BOS direncanakan mencapai Rp23,6 triliun, naik Rp6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P 2011.
‘’Saya mendengar ada permasalahan yang menyertai pengalihan pelaksanaan Dana BOS ke daerah pada tahun iniSaya tidak ingin, perolehan atas dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya, menjadi terlambat,’’ kata SBY.(afz/jpnn)
Tujuh KL yang dapat anggaran di atas 20 triliun:
Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp64,4 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp61,2 triliun; Kementerian Pendidikan Nasional Rp57,8 triliun; Kementerian Agama Rp37,3 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp34,4 triliun; Kementerian Kesehatan Rp28,3 triliun; dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26,8 triliun.
KL yang dapat anggaran di atas 10 triliun:
Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,8 triliun, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas; Kementerian Keuangan Rp17,8 triliun, terutama untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; Kementerian Dalam Negeri Rp17,1 triliun, terutama untuk program peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp15,6 triliun, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal.
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dianggap Abaikan Penanganan Krisis Pangan
Redaktur : Tim Redaksi