PADANG -- Pendidikan politik dan penerapan sistem demokrasi di Indonesia masih harus terus dibenahiTerbukti dari sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2010 yang tercatat yakni sebanyak 244 sengketa dan 191 di antaranya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
BACA JUGA: PPP Ajak Parpol Islam Perbarui Visi
Sebab itu, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan Indonesia dengan terlebih dahulu membenahi kesejahteraan masyarakatnya.Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengungkapkan, untuk menciptakan demokrasi yang baik, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan riil masyarakat
BACA JUGA: Dicatut untuk Batalkan Pasangan Calon Pilkada
Politisi dan elite negeri memiliki andil untuk memberikan peluang penerapan sistem nilai demokrasi sehingga membentuk karakter budaya bangsa."Masyarakat perlu pendidikan politik guna mengontrol pemerintahan
BACA JUGA: Menkumham Serahkan Nasib RUU Jogja ke DPR
Mantan Gubernur Sumbar itu mengungkapkan, idealnya, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang memiliki sedikit pemerintahsehingga tidak banyak komando dan program yang akan dijalankan untuk masyarakat pun akan lebih terarahPemerintahan kalau tidak dijalankan oleh pemimpin yang membaktikan hidup untuk demokrasi, bisa berubah menjadi sebuah mesin penindas manusia
Menurtunya, Indonesia harus terinspirasi, serta memperluas dan memperkuat kepercayaan akan demokrasiIndonesia yang menerapkan sistem demokrasi harus konsisten dengan menjalankan pola kehidupan berdemokrasi yang memiliki wilayah kebebasan
Pria asal Solok Selatan itu menjelaskan penting untuk mempertahankan demokrasi politik dan membangun kultur demokrasi sebagai sebuah jalan hidupMelalui konfrensi internasional yang diadakan oleh UNP, Unand, IAIN-IB dan Deakin University, Australia diharapkan bisa menemukan titik temu dan konsep penerapan pemerintahan yang baik yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Nantinya, hasil dari konferensi ini akan diimplikasikan pada pemerintahan RIPertemuan dari 400 lebih para peneliti Ilmu Pemerintahan diharapkan bisa memberi masukan pada pemerintah, sejauh mana peran pemerintah mengatur privasi masyarakat," tuturnya(m/id)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Oleh DPRD, Mendagri Mulai Gamang
Redaktur : Tim Redaksi