jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melanjutkan program normalisasi untuk mengendalikan banjir.
Program yang dahulu dikerjakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini sempat mandek di tangan Gubernur Anies Baswedan selama empat tahun.
BACA JUGA: TNI AL Gerebek Gudang Milik RR, Laksamana Yuda Arsyad Sebut Soal Membekengi
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal mengatakan normalisasi kini berfokus pada daerah yang rawan banjir, bukan lagi pada panjang target, seperti yang ditetapkan sebelumnya, yakni 33 kilometer.
“Spot daerah potensi daerah kritis itu ada tujuh kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu. Cawang, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina, Kampung Melayu. Yang ini tahun 2021 dan ini tahun 2022 kami prioritaskan,” ucap Yusmada di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/3).
BACA JUGA: Pemprov DKI Kebut Normalisasi Sungai dan Proyek Waduk
Dia menyebutkan saat ini tengah dilakukan proses pembebasan lahan di tujuh kelurahan itu.
Adapun, kendala normalisasi Sungai Ciliwung masih sama dari tahun ke tahun, yaitu proses administrasi yang dipermasalahkan oleh warga.
BACA JUGA: AKBP M Coreng Nama Baik Polri, Polda Sulsel Minta Maaf
“Kendalanya kan soal administrasi banyak yang keberatan itu kan butuh waktu butuh proses,” jelasnya.
Program normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proyek penanggulangan banjir yang dicetuskan Gubernur Fauzi Bowo saat banjir besar Jakarta pada 2012.
Normalisasi mulai dieksekusi pada masa Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ahok kemudian mengerjakan proyek tersebut sepanjang 16 kilometer dari total target 33 kilometer.
Namun, pada masa Gubernur Anies Baswedan, normalisasi tak berjalan dan belum ada penambahan. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selebgram Naura Resmi Berstatus Terdakwa Kasus Investasi Bodong
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi