jpnn.com, JAKARTA - Direktur PKPBerdikari Arimbi Heroepoetri menilai pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sudah membuat langkah nyata dalam menjaga lingkungan hidup demi generasi penerus bangsa.
Salah satunya ialah tingkat kebakaran hutan yang hampir ke titik nol. Arimbi menyebut kebakaran hutan yang terjadi ada 1994 menghanguskan lahan seluas 5,11 juta hektare.
BACA JUGA: Diaz Hendropriyono Ajak Generasi Muda Tiru Pola Hidup Sehat Joko Widodo
Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada 1997-1998 dan merusak lahan seluas 10-11 juta hektare.
“Kebakaran hutan menurun sejak Jokowi jadi presiden. Tahun 2015 terjadi 2,6 juta hektare kebakaran hutan,” kata Arimbi, Jumat (15/2).
BACA JUGA: Buka Tanwir di Bengkulu, Presiden Jokowi Banggakan Muhammadiyah
Arimbi menambahkan, kebakaran hutan pada era Jokowi menurun hingga 90 persen.
Dia juga menyorot pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang merupakan sumber penghidupan bagi lebih dari sembilan juta warga sekitar.
BACA JUGA: PIP Tingkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah
Menurut Arimbi, DAS Citarum menghasilkan listrik hingga 1.400 megawatt.
DAS itu juga menjadi sumber pengairan bagi 240 ribu hektare sawah. Selain itu, DAS tersebut juga menjadi sumber pasokan air bersih bagi 80 persen warga Jakarta.
“Kawasan itu juga merupakan tempat bagi sebelas kawasan konservasi. Hulunya berada di Jawa Barat mengalir sampai ke wilayah Provinsi DKI. Pembersihan DAS Citarum tentu akan menjaga pasokan air bersih dan oksigen bagi warga,” kata Arimbi.
Pegiat hukum itu memuji langkah Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan.
Menurut Arimbi, PLTB itu menghasilkan listrik 75 megawatt dari 30 kincir angin raksasa.
Tidak hanya itu, sambung Arimbi, PLTB Sidrap menjadi proyek pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara.
“Sedikit demi sedikit, ketergantungan akan bahan bakar minyak berbasis fosil mulai dikurangi,” ujar Arimbi.
Dia juga mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang menjamin stok ikan di laut dengan membentuk Satgas 115 untuk mencegah illegal, unreported, and unregulated fishing, termasuk penenggelaman 488 kapal ilegal.
Penerbitan Perpres Nomor 44/2016 yang menetapkan usaha penangkapan ikan seratus persen diperuntukkan dan dikelola perusahaan dalam negri (PMDN), termasuk asuransi nelayan, juga mendapat acungan jempol.
Menurut Arimbi, kebijakan itu membuat stok sumber daya ikan naik dari 6,19 juta ton per tahun pada 1997 menjadi 12,54 juta ton per tahun pada 2015.
“Selain itu, pemerintahan Jokowi juga membangun kawasan konservasi perairan sebanyak 172 kawasan dengan luas 20.871.894,61 hektare sehingga menjaga sumber perikanan di hulu,” ujar Arimbi.
Arimbi pun angkat topi dengan usaha pemerintahan Jokowi dalam hal penguatan ekonomi nasional.
Di antaranya ialah pengambilalihan saham Freeport, Blok Rokan, dan Blok Mahakam.
Kebijakan yang tidak kalah penting ialah penguatan ekonomi rakyat dengan melancarkan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria.
“Sebagai presiden, Jokowi tidak beretorika. Jokowi sedang dan telah berusaha memenuhi janjinya dalam empat tahun terakhir ini,” kata Arimbi. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Baru Beri Janji, tetapi Harus Bisa Bantah Klaim Keberhasilan Jokowi
Redaktur & Reporter : Ragil