jpnn.com, JAKARTA - Tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten yang memecat enam guru honorer lantaran berpose salam dua jari dan pamer stiker Prabowo – Sandiaga, menuai kontroversi. Disdikbud dinilai tidak adil dan sewenang-wenang kepada honorer.
Alasannya, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa guru honorer harus netral. Lain halnya dengan PNS yang memang harus netral.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Banten Dipecat, BPN Prabowo – Sandi: Jangan Arogan
“Kalau honorer enggak ada aturannya netral," kata Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah kepada JPNN, Sabtu (23/3).
Dia menuding, dukungan PNS maupun aparat hukum terhadap capres-cawapres 01 sudah nyata terlihat. Namun, penegakan hukum tidak berlaku bagi mereka.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Dukung Prabowo Dipecat, Ketidakadilan Semakin Terlihat
"Hukum macam apa ini. Mendukung 01 tidak dihukum dan aparat seolah-olah buta. Sebaliknya mendukung 02 langsung ditebas sampai ke akar-akarnya," serunya.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Banten Dipecat, BPN Prabowo – Sandi: Jangan Arogan
BACA JUGA: Kasus 6 Honorer Banten Dipecat: Selalu Dilupakan, Saat Pilpres Disuruh Netral
Ferry sapaan akrab Syarif, menilai, sikap rezim seperti ini semakin membuat seluruh honorer K2 antipati. Honorer K2 pun bertekad untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
Munir Qu, koordinator Honorer K2 Jawa Timur juga mengungkapkan hal sama. Hukum dinilai hanya berpihak pada penguasa. Masyarakat yang menentang penguasa akan langsung dilibas.
"Wahai penguasa, jangan berpikir kami akan takut. Ketika kezaliman makin nyata, di situlah seluruh rakyat akan melakukan perlawanan. Guru honorer kalian pecat karena mendukung 02, bukannya bikin kami takut tapi justru memantik kami untuk bersatu memenangkan Prabowo - Sandi," tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah sudah bersikap tidak adil kepada guru honorer. Di saat guru honorer minta diperjelas statusnya, malah diarahkan ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Dukung Prabowo Dipecat, Ketidakadilan Semakin Terlihat
Ketika ada capres-cawapres 02 yang berjanji mengangkat honorer K2 jadi PNS dan kemudian didukung malah ditekan oleh pemerintah.
"Mau pemerintah apa sih? Kalau ingin honorer K2 dukung pemerintah, kasih kami regulasi yang jelas. Kalau enggak bisa, jangan paksa kami dukung capres petahana," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad