jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyebutkan hingga saat ini masih ada 65 daerah yang belum mengalokasikan biaya penyelenggaraan pilkada serentak dalam APBD-nya.
Hal ini disampaikan Husni saat rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Selasa (31/3), khusus membahas soal perkembangan perumusan draft peraturan KPU.
BACA JUGA: Soal Dana Desa, Menteri Marwan Warning LSM
"Kita menyiapkan 269 provinsi dan kabupaten kota yang akan gelar pilkada secara serentak, tapi ada 65 daerah belum mengalokasikan anggrannya dalam APBD 2015," kata Husni.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, sejumlah anggota dewan menyoroti masalah 65 daerah yang belum menyiapkan anganggaran. a
BACA JUGA: Cegah Poso Dijadikan DOM, DPR Awasi Latihan TNI
"65 daerah ini persoalan serius, bahwa di undang-undang pembiayaan dibebankan ke APBD. Kalau enggak ada, ini masalah serius," kata Yandri Susanto dari Fraksi PAN.
Karena itu dia merekomendasikan agar pimpinan rapat segera mengagendakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, KPU dan Bawaslu untuk mencari masalah di 65 daerah tersebut.
"Saya usulkan ke pimpinan agar kita harus rapat dengan mendagri, menkeu, KPU dan Bawaslu untuk mencari jalan keluar agar pilkada enggak gaduh," ujar Yandri.
BACA JUGA: Mantan Kepala BNPT Dukung Pemblokiran Situs Bernuansa Radikal
Ide ini diamini anggota Fraksi Partai Demokrat, E.E Mangindaan. Dia mempertanyakan sejauh mana komunikasi KPU-pemerintah dalam hal kesiapan biaya pilkada. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru
Redaktur : Tim Redaksi