Ribuan RTS yang belum menerima sisa jatah raskin akhir tahun ini cukup beragam
BACA JUGA: Balita Gizi Buruk Masih Hantui Kalteng
Ada yang tersisa jatah untuk tiga bulan, namun ada juga yang dua bulanBerdasarkan data Perum Bulog Sub Divre Sampit, ribuan warga yang belum menerima raskin tersebut tersebar di 6 kecamatan, yakni, Parenggean 1.964 RTS, Mentaya Hulu 1.474 RTS, Ketapang, 3.008 RTS, Pulau Hanaut 1.907 RTS, Teluk Sampit 862 RTS, dan Kecamatan Telawang 433 RTS
BACA JUGA: Walhi Curigai Kedatangan Ban Ki-moon
Mereka belum menerima raskin yang disalurkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember.Kepala Bulog Sub Divre Sampit, Khozin mengungkapkan, penyaluran raskin di Kotim masih menyisakan sebanyak 297 ton beras
Belum disalurkan sebagian sisa raskin tersebut, di antaranya karena masalah penunggakan pembayaran
BACA JUGA: Kadishut Susul Mantan Bupati Mentawai ke Penjara
“Penyaluran Raskin di Kotim sudah mencapai 92,5 persen dan kami akan upayakan agar hingga akhir tahun nanti penyalurannya bisa mencapai 100 persen,” Khozin kepada Radar Sampit (JPNN Grup).Khozin menambahkan, penyaluran raskin dilakukan sebanyak 6 tahap dalam setahun atau dibagikan dua bulan sekaliPenyaluran biasanya akan dipercepat pada momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaanRTS yang ditetapkan menerima raskin merupakan data BPS tahun 2008 lalu, sehingga selama tiga tahun terakhir, tidak ada perubahan pagu maupun jumlah RTS penerima raskin.
Ia mengatakan, raskin merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskinTujuannya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan akses mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangannya.
Dijelaskannya, indikator kinerja program raskin ditunjukkan dengan tercapainya enam target (6T), yakni, tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.
Menurut Khozin, sebagian keluarga penerima raskin belum terbiasa membayar secara tunai atau cash and carry seperti yang diperintahkan dalam pedoman umum raskinHal itu menyebabkan adanya tunggakan pembayaran raskin dan merupakan kendala utama yang dihadapi pihaknya.
“Kira-kira sekitar 30 persen dari RTS di Kotim kurang tepat dan cepat dalam pembayaran sehingga menyisakan tunggakanNamun, Pemkab juga berupaya meminta kecamatan-kecamatan untuk menyelesaikan tunggakan raskin yang belum terbayar,” jelasnya.
Ongkos Angkut Dibebankan ke Warga
Menanggapi keluhan masyarakat terkait harga raskin yang melebihi ketentuan, menurut Khozin, harga bisa saja di atas harga yang ditetapkan pemerintah karena ada biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat hingga ke titik bagi.
Khozin menjelaskan, biaya transportasi distribusi raskin hingga ke titik distribusi di kecamatan, sepenuhnya ditanggung BulogSelanjutnya, biaya transportasi hingga ke titik bagi di luar beban Bulog“Dalam pedum, (distribusi ke titik bagi) bisa dibiayai Pemda, tapi biasanya seringkali ditanggung warga, sehingga harganya pun biasanya naik menjadi Rp 1.800 – Rp 2.000,” tandasnya.
Ditanggungnya biaya transportasi oleh masyarakat miskin ini dirasa ironisPasalnya, warga seharusnya bisa menikmati jatah raskin tanpa adanya tambahan biayaAndri, salah seorang mahasiswa di Kotim mengungkapkan, Pemkab seharusnya tidak membiarkan warga menanggung biaya transportasi dan harus bisa menanggung sepenuhnya biaya transportasi raskin hingga ke titik bagi
"Jangan dibebankan lagi biayanya ke masyarakat, karena program raskin kan tujuannya untuk membantu mayarakat miskin, masa program kemiskinan juga harus ada beban juga," tandasnya(rm-45/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhir Penentuan Tari Saman, Jadi Warisan Budaya Tak Benda Unesco
Redaktur : Tim Redaksi