7 Pola 'Permainan' di Lapas

JAKARTA- Aktivis Indonesia Corruptions Wacth (ICW) Emerson Juntho menyebutkan ada 7 pola 'permainan' di lapas dan rutanPertama, pemberian fasilitas kepada para napi berduit

BACA JUGA: Koruptor di Penjara Berkah Para Napi

Kedua, memperjualbelikan hak remisiKetiga, mengeluarkan napi dari sel dengan dalih cuti dan berobat

BACA JUGA: Patrialis Ditenggat 6 Bulan

Keempat, pungutan tamu atau pengunjungLima, menjual jasa keamanan kepada napi yang lemah tapi berduit

BACA JUGA: Bukti SBY tak Percaya Menteri

"Beberapa selebritis yang dipenjara menggunakan jasa keamanan sipir," ujar Emerson dalam diskusi bertema 'Wajah Mafia Peradilan di Rutan-Lapas' di ruang wartawan DPR, Senayan, Kamis (14/1)

Pola keenam, penggunaan orang pengganti yang berada di sel, sedang napi yang asli dengan enak berada di luar penjara.  Ketujuh, menjual ruangan sel, dimana napi memilih kamar yang mana dan ingin sendirian atau dengan napi lain"Kami melakukan penelitian, tujuh pola itu terjadi di banyak LP, mulai Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan masih banyak lagi," ujar Emerson

Dia mengaku sangat tidak setuju dengan dalih yang menyebutkan buruknya pengelolaan lapas dan rutan karena sudah over capacityDilihat dari kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan perlakuan istimewa di rutan Pondok Bambu, alasan over capacity menjadi mentah"Kalau over capacity, kok Artalyta mendapat ruangan yang dihuni dia sendiriIni gimana?" ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Emerson mengaku pesimis mafia hukum bisa diselesaikan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk SBYPasalnya, satgas itu hanya punya kewenangan supervisi dan koreksi, tidak punya kewenangan eksekusiTemuan satgas masih harus dikembalikan lagi ke instansi terkait, seperti ke Depkum-HAM dalam kasus fasilitas yang diberikan ke Artalyta

JIka mau serius, Satgas mestinya menggandeng KPK, untuk menindak permaian-permainan yang di lapas atau rutanJika ada indikasi suap-menyuap, harus KPK yang bergerakKalau hanya dipecat atau dipindahkan saja, itu tidak menimbulkan efek jeraJustru, tarif untuk memberikan fasilitas ke koruptor di penjara, menjadi naik"Jika sebelumnya Rp75 juta, setelah ada satgas malah naik menjadi Rp200 juta karena menanggung resiko dipecatMereka sudah punya hitung-hitungan, kalau pun dipecat, sudah kayaTapi jika ditindak secara hukum, meraka takut dan malu," ujar Emerson(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum Yakin Antasari Bebas