700 Lebih Batas Wilayah Bermasalah

Jumat, 25 November 2011 – 10:12 WIB

MANOKWARI-Penjabat (Pjt) Gubernur Papua Barat, Drs Tanribali Lamo,SH meminta kepada para bupati/wakikota untuk menyelesaikan batas wilayah masing-masing secara baikSebab,bila tidak diselesaikan secara baik, masalah tapal batas ini bisa menjadi potensi konflik

BACA JUGA: DPD Ajak Pemda Sinergis

‘’Ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Tanribali Lamo yang juga menjadi Dirjen Kebangpol dan Linmas Kemendagri ini mengatakan,di Indonesia ada sekitar 700-an sengketa tapal batas antara provinsi atau kabupaten/kota
Mendagri pun telah memerintahkan Dirjen Pemerintahan Umum untuk menyikapi permasalahan tapal batas antar provinsi,kabupaten/kota ini

BACA JUGA: Sutjipto Berpulang



Di Provinsi Papua Barat,masalah tapal batas yang cukup menghangat adalah antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong
Hingga,masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)

BACA JUGA: Lumpuh dan Mengecil, Titin Menanti Uluran Dermawan

Selain itu pula ada sejumlah kabupaten pemekaran baru‘’Biasanya sengketa batas wilayah terjadi pada daerah pemekaran,’’ tandasnya.

Menurut Pjt Gubernur,yang penting dalam penyelesaian tapal batas ini adalah adanya saling koordinasi antara pemerintah daerah yang bersengketa.Pemerintah daerah yang bersengketa dapat duduk bersama-sama

‘’Kunci penyelesaiannya,duduk bersama-samaTidak bisa hanya sewenang-wenang pusat diputuskan sepihakDua daerah yang sengketa harus saling menyepakati, sehingga potensi konflik yang akan meluas hingga aksi kekerasan bisa dihindarkan,’’ ujarnya.

Tanri menambahkan,sengketa batas wilayah umumnya terjadi karena wilayah yang perebutkan tersebut memiliki kandungan potensi sumber daya alam‘’Akan menjadi sengketa bila,wilayah itu memiliki kandungan alam dan umumnya terjadi pada daerah pemekaran dengan daerah induk,’’ tambahnya.(lm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... FITRA: JR Saragih Penuhi Delik Korupsi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler