BACA JUGA: Pengusaha Wajib Daftarkan Karyawan di Program Jamsostek
Kondisi ini pun lantas menimbulkan tanda tanya bagi anggota Komisi V DPR RI"Kami prihatin sekali
BACA JUGA: Nelayan dan Petani Penggarap Disiapkan Rumah Sangat Murah
Uang negara sudah banyak terbuang di situPolitisi PDIP ini menilai, tidak dihuninya rusunawa itu adalah karena analisa pemerintah akan lokasi yang cocok untuk pembangunan rumah vertikal tersebut tak tepat
BACA JUGA: MA Prioritaskan Sidang Keliling
"Namanya saja rumah susun sewa, jadi masyarakatnya enggan tinggalBisa juga rusunawa-nya dibangun di lokasi yang tidak tepatAmbil contoh di Marunda, yang kosong melompong," ujarnya.Senada dengan itu, Joseph Nasoey mengatakan, pemerintah perlu mencari tahu penyebab hingga rusunawa-nya tidak dihuniDia mengkhawatirkan, bila rusunawa tersebut tidak dihuni selama lima tahun, pada akhirnya akan rusak"Kalau sudah rusak, nanti pemerintah minta tambahan anggaran lagi untuk pembangunan rusunawaBagaimana bisa kami tambah, kalau yang ada saja tidak digunakan?" ucapnya.
Data dari Kemenpera menyebutkan, rusunawa yang dibangun selama 2005-2009 ada sebanyak 138 TBDari sebanyak itu, yang sudah ditinggali adalah sebanyak 47 TB, dalam proses penghunian 17 TB, sedangkan yang belum dihuni sebanyak 74 TBMenurut Suharso pula, kendala utama hingga rusunawa itu belum dihuni, adalah karena tidak adanya aliran listrik dan airSelain itu, dari 74 TB tersebut, tidak semuanya terbangun pada 2009Ada yang baru dibangun pada 2010.
Suharso sendiri mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk mengatasi masalah tersebutSalah satunya adalah menawarkannya kepada personil PNS, TNI, serta Polri, untuk tinggal di rusunawa itu.
"Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, agar prajurit TNI bisa menempati rusunawanyaDan mereka bersediaTapi kami tidak bisa kalau hanya jalan sendiriPemda pun harus ikut andil dalam masalah iniApalagi, rusunawa (itu) sudah kami serahkan ke pemda," tuturnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sulaeman Azhar Masih Kibuli Polisi
Redaktur : Tim Redaksi