jpnn.com - JAKARTA- Ombudsman RI dan DPR mempertanyakan kinerja peran inspektorat pengawasan di kementerian dan lembaga.
Hal ini menyusul adanya operasi tangkap tangan Satuan Tugas Khusus Polri terkait praktik pungutan liar.
BACA JUGA: Catat! Mabes Polri Janji Libas Anggota yang Masih Main Pungli
Komisioner Ombudsman La Ode Ida mengatakan, pembentukan tim operasi pemberantasan pungli yang kini berganti nama sapu bersih pungli semakin meniadakan peran inspektorat. "Ini bukti dari pengawasan internal yang sangat lemah," tegas Ida saat diskusi bertajuk "Pungli; Retorika dan Realitas" di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/10).
Ia menambahkan, di setiap kementerian dan lembaga sudah ada inspektorat. Namun, tegas dia, perannya tidak terlihat sehingga praktik pungli marak.
BACA JUGA: La Ode Ida: OTT Pungli Bukan Hal Luar Biasa
Menurut Ida, seharusnya pemerintah mendorong kerja inspektorat ketimbang membentuk tim baru. Dia menambahkan, jika pemerintah tak percaya dengan kerja inspektorat, lebih baik dihapus saja.
"Lebih baik ditiadakan saja inspektoratnya sehingga tidak mubajir. Kok (penindakan) datang dari luar?" kritik Ida.
BACA JUGA: Politikus PKS Sindir Jokowi soal OTT Pungli dan Demo FPI
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menambahkan, boleh-boleh saja Presiden Joko Widodo turun tangan soal pungli.
Menurut dia, itu juga bagus untuk memberikan terapi kejut. "Tapi, tolong inspektorat kerja juga. Selama ini ngapain saja? Menteri-menteri ngapain?" kata Aboe di kesempatan itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, pengawasan di internal harus jalan. Menurut dia, ini harus menjadi perhatian. Dia mengatakan, peran inspektorat harus maksimum. "Kalau inspektorat jenderal tidak bergerak, repot. Malu kalau sampai presiden harus datang. Kalau saya sih, sudah mundur itu," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Menteri Ingatkan Pegawai Jangan Pungli
Redaktur : Tim Redaksi