jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya dapat menangani kasus korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, penanganannya tidak sama seperti kasus dugaan korupsi di lembaga negara lainnya.
"Sekali lagi, bisa (menangani kasus korupsi di TNI, red). Ada yang namanya (pengadilan) koneksitas," kata Abraham usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang pencegahan korupsi yang digelar Kementerian Pertahanan, Selasa (7/1).
BACA JUGA: Kejagung Tangkap Bekas Pejabat Sumut
Menurut Abraham, koneksitas yang dimaksud dapat berupa penggabungan antara peradilan sipil dengan peradilan militer. Namun, lanjutnya, memang belum ada format baku pengadilannya.
"Belum ada, makanya nanti dibicarakan bagaimana formatnya. Yang penting kita ingin menyatukan persepsi terlebih dahulu. Bahwa kita ingin mengelola keuangan negara secara benar dan profesional, agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran, itu dulu," katanya.
BACA JUGA: Belum Jerat Paman Terduga Teroris dengan UU Antiterorisme
Selain menyatukan persepsi, kata Abraham, KPK dan Kemenhan juga mencoba memberi pencerahan kepada petinggi TNI untuk antisipasi korupsi. Sebab, pencegahan jauh lebih baik dari pada penindakan kasus korupsi.
"Tapi sekali lagi, kadang korupsi disebabkan sistem. Oleh karena itu kita coba perbaiki sistemnya. Kedatangan saya hari ini sebenarnya ingin mmeperbaiki sistem. Kadang orang bagus, integritasnya bagus, tapi kalau sistemnya tidak mendukung, terjadi juga korupsi. Jadi kita coba memperbaiki sistemnya," kata Abraham.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Sutan Ancam Perkarakan Rudi Rubiandini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Utusan Sesmenpora Tagih Fee 18 Persen
Redaktur : Tim Redaksi