JAKARTA - Peluncuran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Krakatau Steel menjadi arena terbuka bagi politikus dan parpol untuk saling serangWakil Ketua Umum PAN Dradjad H
BACA JUGA: Polisi Buru WN India Tersangka Kerusuhan Batam
Wibowo memegang kartu trufBACA JUGA: Soal Tes CPNS Boleh Muatan Lokal
Kartu truf Dradjad itu membuat saling curiga antarelite semakin tinggi
Namun, Dradjad belum bersedia membeberkan elite politik yang terlibat dan mendapatkan kaveling dalam IPO itu
BACA JUGA: Korupsi Nias Bisa Seret Tersangka Lain
Dia juga tak menghubungkan keterkaitan IPO KS tersebut dengan pertemuan Anas-Mustafa"Yang pasti, ada elite parpol dan elite pengusaha yang ikut bermain," ujar Dradjad Wibowo kepada Jawa Pos kemarin (17/11)Dia belum bisa mengungkap lebih detail pihak-pihak tersebutAlasannya, status data yang dipegangnya sangat rahasiaBila dipaksa dibuka, akan ada implikasi hukum karena kerahasiannya dilindungi beberapa undang-undang perbankan dan saham.
Tapi, menyinggung pertemuan Anas-Mustafa, Dradjad menilai hal itu masih wajarHanya, dia memberikan rambu, asalkan selama pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus terkait dengan rencana IPO PT KS (Krakatau Steel)"Tidak bermasalah selama tidak ada pembicaraan atau obrolan yang nyrempet-nyrempet," ujar politikus berlatar belakang ekonom tersebut.
Dradjad lantas menyebut, pembicaraan yang bisa menjadikan pertemuan itu bermasalah, antara lain, adanya upaya pengaturan jatah saham untuk orang-orang tertentu"Entah itu elite politik, elite bisnis, atau yang lain," ujarnyaAtau, lanjut Dradjad, pengaturan penentuan harga saham IPO KS yang sangat murah saat diluncurkan."Pertemuan tersebut menjadi kolusi atau setidaknya intervensi kalau ada hal-hal itu," tegasnya.
Lantas, jika di-cross-check dengan data yang Anda miliki, apakah memang tidak ada elite Partai Demokrat yang ikut bermain? Dradjad hanya menanggapi dengan tertawa"Silakan ditafsirkan sendiri saja ya tawa saya ini," kelitnya, kembali tertawa.
Namun, untuk membuka agar polemik penjualan saham PT KS terang benderang, dia meminta presiden segera membentuk tim investigasiTim khusus itu mirip dengan yang dibentuk dalam kasus dua pimpinan KPK Bibit-Chandra.
Menurut dia, karena pertimbangan waktu, tidak bisa mengandalkan penyelidikan yang dilakukan Bapepam atau BPK sekalipun"Kalau tim khusus, geraknya tentu bisa cepat karena mampu menembus sekat-sekat yang ada," ujar mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tersebut
Polemik penjualan saham PT Krakatau Steel mencuat setelah Amien Rais menyampaikannya saat pelantikan pengurus DPW PAN Jogjakarta pada 31 Oktober laluKetua Majelis Pertimbangan PAN itu yakin ada skandal yang lebih besar daripada kasus Bank CenturyDia meminta khusus kepada Dradjad untuk ikut meledakkan kasus tersebut.
Setelah diramaikan sejumlah politikus, di pasaran saat ini, saham PT Krakatau Steel melonjak tajamSekarang harga saham tersebut di pasaran mencapai Rp 1.250 lebih per lembarPadahal, penetapan harga yang telah dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010 hanya Rp 850 per lembarKarena hal itu, negara berpotensi dirugikan triliunan rupiah.
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin tidak mau ikut larut dalam spekulasi politik di balik "pertemuan Nippon Kan""Menteri bertemu siapa saja, bisa-bisa sajaAgak susah mengomentari kok ketemu ini atau ketemu itu karena menyangkut hak setiap orang," kata Lukman di Jakarta kemarin.
Menurut dia, yang jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan adalah penjelasan langsung dari Menteri BUMN Mustafa AbubakarItu terkait dnegan rumor yang berkembang bahwa harga penjualan IPO KS begitu murah sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kelompok tertentu yang memetik keuntungan"Apalagi, dalam waktu cepat, terjadi lonjakan harga luar biasa," ingat Lukman.
Dia menegaskan, berbagai dugaan miring tersebut harus secepatnya diklarifikasi"Apakah penjualan itu sudah menempuh prosedur yang benar atau benarkah dugaan harganya terlalu murahBiar publik tahu duduk masalah yang sebenarnya," ujar wakil ketua MPR itu.
Kalau tidak ada diklarifikasi resmi, publik akan menduga sengaja terjadi pembiaran"Jangan-jangan rumor itu memang benar," katanyaPPP, kata Lukman, secara internal tengah mengkaji serius proses IPO KS tersebutApakah prosesnya betul-betul tidak melanggar hukum dan ketentuan"Kami sendiri belum sampai pada kesimpulan," ungkapnya.
Lukman menyampaikan, komisi terkait di DPR, yakni komisi VI, harus lebih mendalami persoalan tersebutBisa dilakukan dengan menginisiasi hak interpelasi atau membentuk pansus penyelidikan (hak angket)"Ini penting untuk mendapatkan kejelasanDaripada mempersoalkan ketemunya si A dan si B, apa urgensi bagi masyarakat? Nggak ada," tegas Lukman(dyn/pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mutasi PNS Bakal Diatur UU
Redaktur : Tim Redaksi