jpnn.com, JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus berulah. Mereka tak hanya menyasar aparat keamanan dan pegawai PT Freeport Indonesia, tapi juga masyarakat sipil.
Polda Papua maupun Kodam XVII/Cendrawasih memprediksi, kelompok tersebut masih akan berbuat onar.
BACA JUGA: Boy Rafli Perintahkan Dor di Tempat!
Disamping kian dekat dengan hari kelahiran mereka, pilkada juga bisa menjadi pemicu. Sebab, ada indikasi mereka turut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, instansinya sudah mencari tahu motif KKB sehingga berbuat onar.
BACA JUGA: KKB Makin Brutal, Ambulans Bawa Ibu Hamil Ditembaki
Selain menuntut hak dan menyuarakan keinginan untuk merdeka, ada motif lain yang turut dibaca oleh petugas kepolisian.
”Kami melihat ada motif lain,” ungkap Boy ketika diwawancarai usai rapat bersama Menko Polhukam Wiranto dan Menkumham Yasonnna H. Laoly di kantor Kemenko Polhukam kemarin (2/11).
BACA JUGA: Dalam 2 Hari, 7 Polisi Kena Tembak di Tembagapura, 1 Tewas
Motif lain yang dimaksud Boy berkaitan dengan kepentingan politik. ”Kalau pilkada memang tidak bisa digeneralisir. Tetapi, ada indikasi dari hasil penelusuran kami, kelompok-kelompok itu juga dapat dimanfaatkan oleh para paslon untuk meraih dukungan,” terang alumnus Akpol 1988 itu.
Bukan sekadar omongan saja, dia menegaskan, instansinya sudah menemukan fakta berkaitan dengan indikasi tersebut. ”Ada fakta-fakta ke arah itu,” tegasnya.
Tahun depan, Papua masuk dalam daftar salah satu dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada. Untuk itu, aparat keamanan setempat kian intens berkoordinasi.
Rapat yang diselenggarakan di kantor Kemenko Polhukam kemarin pun tidak lepas membahas soal pilkada serentak yang turut dilaksanakan di Papua.
Menurut Boy, instansinya menyiapkan dua per tiga dari total seluruh pasukan di bawah koordinasi Polda Papua. ”Itu dipakai untuk tuntutan pengamanan,” imbuhnya.
Lebih dari itu, mantan kapolda Banten tersebut bakal meminta bantuan kepada Mabes Polri. ”Tujuh kompi Brimob,” ucap Boy.
Seluruhnya dibutuhkan untuk mengamankan proses pilkada maupun menjaga beberapa objek vital di wilayahnya.
Dia mencontohkan kantor KPU Papua, Bawaslu Papua, dan kantor-kantor pelat merah lainnya. ”Itu berpotensi menjadi sasaran amuk massa pendukung (paslon gubernur),” terang pria yang juga sempat mejabat sebagai kadiv humas Polri itu.
Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI George E. Supit memastikan bahwa instansinya siap membantu Polda Papua.
Namun, sampai saat ini belum ada rencana dari instansinya untuk mempertebal pasukan. ”Kami masih kuat,” tegasnya.
Kalaupun butuh pasukan tambahan, dia akan menarik pasukan dari satuan pengamanan perbatasan.
”Mereka sewaktu-waktu dapat kami libatkan. Tentunya juga dengan perintah dan seizin dari panglima TNI,” terangnya.
Arahan untuk bersiap diri menjelang pilkada serentak tahun depan memang menjadi perhatian aparat keamanan di Papua.
Namun, pergerakan KKB juga terus mereka awasi. Apalagi sebelum masuk Desember. Menurut George, mereka biasa unjuk diri.
”Bisa saja seperti itu. Memang satu Desember kan harinya mereka,” ungkap alumnus Akmil 1985 itu.
Menurut dia, tindakan tersebut dilakukan KKB untuk menunjukan eksistensi. ”Bahwa ini lho, aku (KKB) masih ada,” ujarnya.
Berdasar informasi yang dia terima, hal itu sudah biasa terjadi. ”Hampir setiap tahun,” ucap George. Dia pun menjelaskan bahwa KBB tidak lain adalah OPM alias Organisasi Papua Merdeka.
Karena itu, dia membenarkan keterangan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa dalang di balik penembakan di Papua beberapa hari lalu adalah OPM.
”Istilah kami masih OPM. Tapi, sejak diambil alih oleh kepolisian istilah itu (berubah jadi) KKB,” kata dia.
Apapun sebutan kelompok tersebut, Polda Papua maupun Kodam XVII/Cendrawasih tidak pandang bulu.
”Kami bekerja sama dengan polisi untuk menindaklanjuti kira-kira apa sih maunya KKB itu,” ucap George.
Meski aparat kepolisan sudah mengantongi beberapa motif dibalik pergerakan KKB, pendalam terus dilakukan.
Langkah yang diambil menindaklanjuti kondisi dan situasi saat ini pun beragam. Tidak hanya satu jenis. ”Pola operasi yang sudah ada dilanjutkan,” imbuhnya.
Selain tindakan tegas melalui penegakan hukum juga meningkatkan kesiapsiagaan dengan menambah pasukan, upaya persuasif pun digalakan oleh aparat keamanan setempat. Misalnya berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh adat di sana.
Tujuannya tidak lain untuk berkomunikasi dengan KKB. Sehingga mereka tidak lagi mengganggu. Apalagi sampai meresahkan masyarakat.
Tentu saja, mengajak mereka untuk tidak lagi melakukan tindak kekerasan juga masuk agenda tersebut. (syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antara Pemerintah, OPM, HTI dan PKI
Redaktur & Reporter : Soetomo