JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bahwa sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak mungkin monarki, karena bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi terus menuai kritikSejumlah kalangan menilai, ada indikasi SBY memang menghendaki Sultan Hamengkubuwono X segera diganti.
“Statemen itu memang sarat dengan nuansa politis yang sangat kuat
BACA JUGA: Jogja Galang Kekuatan Lawan SBY
Indikasinya untuk mengganti Sultan,” kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di gedung parlemen, Rabu (1/12).Menurutnya, dengan mengarahkan sistem pemilihan gubernur menjadi dipilih langsung dan mengintervensi ketentuan Keraton Jogjakarta, memang akan sangat terbuka bagi kekuatan politik tertentu untuk memasukkan nama baru sebagai calon pengganti Sultan HB X
BACA JUGA: Hari Ini Istana Putuskan Nasib RUUK Jogja
“Bisa jadi SBY ingin menggantikan posisi Sultan oleh adiknya yang sekarang jadi Ketua DPD Demokrat Yogyakarta,” paparnya
BACA JUGA: KPK Periksa Saksi Kasus Langkat dan Nias
Seperti diketahui, selain sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Sultan HB X juga tercatat sebagai salah satu pendiri ormas Nasional Demokrat bersama Surya PalohSementara, berbeda kiblat politik dengan kakaknya, GBPH Prabukusumo adalah ketua DPD Partai Demokrat Jogjakarta.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo meminta agar pemerintah segera menyerahkan RUU DIY ke DPRIni penting agar DPR pada saat bersamaan bisa ikut mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi kehendak masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya Sultan HB X dan Raja Paku Alam"Kita harapkan minggu depan sudah masukKita akan membantu mendiseminasi ke daerah semua yang sifatnya reaksi," terangnya
Menurutnya, ada banyak hal krusial mengenai DIY yang memang perlu diatur dalam UUTaruhlah menyangkut bagaimana ketika terjadi sesuatu hal yang belum diatur terkait posisi kesultananBagaimana RUU DIY nantinya bisa mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang ada di keraton.
"Misal dalam hal sultan mangkat bagaimanaDalam hal terjadi suksesi bagaimanaItu menurut saya akan lebih baik dan kalau itu dikomunikasikan, kok rasanya masyarakat Yogya akan mengerti," urainya.
Sebelumnya, pernyataan presiden SBY mengenai tafsir monarki disampaikan saat rapat kabinet terbatas pada 26 November laluDengan maksud ingin menjelaskan posisi pemerintah atas DIY, saat itu presiden menyatakan bahwa sistem yang akan dianut pemerintahan DIY tidak mungkin monarki, karena bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi.
Pernyataan SBY ini sontak memicu reaksi banyak kalangan mengingat ini secara langsung berkenaan dengan rumor segera akan disahkannya RUU Keistimewaan DIYLebih lagi pada saat bersamaan, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak memberikan sikap jelas mengenai RUU yang sudah dimulai usulan pembahasannya sejak 2002 ini(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Minta Interpol Buru WN India Pemicu Rusuh SARA
Redaktur : Tim Redaksi