JAKARTA - Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat kabinet untuk memutuskan opsi entang pengisian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Rancangan Undang-uncang Keistimewaan RUUK Yogyakarta (RUUK Jogja)Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menyatakan, tata cara pengisian Gubernur DIY dalam draft RUUK Yogyakarta yang akan diserahkan pemerintah ke DPR, akan diputuskan dalam sidang kabinet hari ini.
"Besok (hari ini) kita rapat sidang kabinet
BACA JUGA: KPK Periksa Saksi Kasus Langkat dan Nias
Dan setelah sidang kabinet, Presiden akan menjelaskan dengan panjang lebar menyangkut apa yang menjadi isu di luar saat iniHanya saja Mendagri enggan merinci opsi-opsi tentang tata cara pengisian Gubernur DIY
BACA JUGA: Polri Minta Interpol Buru WN India Pemicu Rusuh SARA
Mendagri hanya menyebut jumlah opsi yang saat ini ada di tingkat pemerintahBACA JUGA: Mutasi PNS Lintas Daerah Tak Bisa Sepihak
"Kita belum putuskan, besok presiden yang akan putuskan," imbuh MendagriLebih lanjut Mendagri menjelaskan, dalam draft RUUK Jogja ada 7 keistimewaan yang akan disandang DIYHanya saja dari 7 keistimewaan itu, masih tersisa 1 saja yang belum disepakati, yaitu soal prosedur pemilihan gubernur DIY
"Yang enam (keistimewaan) itu sudah disepakatiBagaimana soal parardhya, soal kultural, pengelolaan tanah, adat, keuangan, tata ruang, ada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki sultanTapi itu tidak disebutYang diperdebatkan sekarang kan soal pemilihan saja," ucapnya
Saat ditanya apakah isu monarkhi dan pemilihan Gubernur dalam RUUK Jogja sengaja digulirkan pemerintah untuk melihat reaksi masyarakat, Mendagri menepis anggapan itu"TidakItu sebenarnya suatu peristiwa biasa karena Presiden menjelaskan saat dimulainya rapat (kabinet)Kemudian ditafsirkan lebih luas lagiSebenarnya ini sebuah proses biasa, proses pembuatan RUUSebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa," tandasnya.
Apakah dengan demikian ada kesalahan pemahaman terhadap pernyataan Presiden? "Saya kira begitu," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan desakan masyarakat Jogja soal referendum? Mendagri enggan menanggapinya"Saya tidak mengomentari yang soal referendum ituSaya kira terlalu jauh untuk bicara referendum," kilahnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Pengangkatan Pejabat Diperketat
Redaktur : Tim Redaksi