KECAMAN terhadap Presiden SBY terkait wacana tak ada sistem monarki di Jogjakarta terus memanasSebagian warga Daerah Istimewa Jogja (DIJ) menolak digelarnya pemilihan gubernur (pilgub)
BACA JUGA: Hari Ini Istana Putuskan Nasib RUUK Jogja
"Kita minta SBY mencabut pernyataannya dan secara kesatria minta maaf kepada rakyat Jogja," pinta Sekjen Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja) Aji Bantjono di Gedung DPRD DIJ, Rabu (1/12).Dengan nada berapi-api, Aji juga menginformasikan sedang menggalang kekuatan untuk melawan SBY dan pemerintah pusat yang hendak memaksakan pilgub
BACA JUGA: KPK Periksa Saksi Kasus Langkat dan Nias
Mereka siap turun ke jalan dan ngeluruk ke JakartaTak hanya Gentaraja yang menyuarakan kritikan terhadap pemerintahan SBY yang "dinilai lamban menuntaskan RUUK DIJ
BACA JUGA: Polri Minta Interpol Buru WN India Pemicu Rusuh SARA
Perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Semar Sembogo dan Paguyuban Lurah Desa Ismoyo juga menyampaikan aspirasi senadaDalam aksi itu, mereka membawa berbagai poster dan spandukTiga spanduk besar dibentangkan di teras gedung dewanDi antaranya bertuliskan, DPRD Wakil Rakyat, Dukung Pemilihan 2014 Tamat, Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Harga Mati dan "Siap Berkorban Bela Penetapan Gubernur dan Wakil GubernurSedangkan "poster yang dibawa peserta aksi bertuliskan, Tanpamu Kami Bisa, Bersatu Kita Istimewa Bercerai Siapa Takut, Istimewa Atau Merdeka dan "Hargai Sejarah Wahai SBYLalu "Ada Apa Dengan SBY?", "Hargai Kawula Jogjakarta" dan "Referendum untuk Harga Diri."
Ketua Semar Sembogo Sukiman Hadi Wijoyo menyampaikan lima tuntutan kepada dewanSebagai wakil rakyat DPRD didesak menyamakan persepsi soal cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan cara penetapan"?Tak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur baik secara langsung atau lewat DPRD," desak pria yang mendapat gelar dari KGPAA Paku Alam IX, Mas Ngabehi Hadi Sudiro ini.
Untuk menguatakan aspirasi penetapan, Sukiman minta segera diadakan sidang paripurna istimewaHasil dari paripurna istimewa itu secepatnya diserahkan ke Presiden RI dan DPR RISemar Sembogo juga wanti-wanti agar dewan tidak menganggarkan dana pilgub"Tidak ada dan tidak perlu ada (anggaran pilgub)," ucap dukuh di Desa Sidorejo Godean Sleman ini
Kepada SBY, para dukuh minta agar draf RUUK diubah dari pemilihan menjadi penetapanKonsep pemilihan kepala daerah maupun Parardhya, di mata Sukiman dan rekan-rekannya tak cocok "dengan rakyat Jogja"Memaksakan pilgub bukan demokrasi tapi otoriter," kecamnya.
Sedangkan Ketua Ismoyo Mulyadi menuntut agar RUUK diselesaikan pada awal 2011 iniSama seperti Semar Sembogo, DPRD DIJ didesak menggelar sidang istimewa untuk menetapkan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Desember 2010 ini"Kalau ada pemilihan gubernur kami akan boikot," ancamnya
Kemarin, aksi demo propenetapan itu sempat diwarnai insidenItu terjadi saat Mulyadi berusaha menjemput Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung LaksanaSaat itu, Mulyadi didampingi Agung Murhanjanto berusaha masuk ruang Komisi A yang sedang menggelar rapat membahas redesain APBD 2011 untuk bencana MerapiNiat Mulyadi dan Agung itu dihadang beberapa anggota polisiKeduanya terlibat dorong mendorong dengan polisi"Sambil mundur dan berdiri di tembok, Mulyadi lantas berteriak, "Ketua Dewan keluarAyo kita masuk."
Suasana ini menimbulkan kegaduhanPolisi kemudian merangsek dan berhasil menggiring keduanya menjauh dari ruang Komisi AMulyadi dan Agung kemudian kembali ke lokasi aksi demoDi lokasi tampak anggota FPDIP Totok Hedi SantosoOleh beberapa peserta aksi, Totok sempat dikira ketua dewanIa pun kemudian didaulat berorasi memberikan keterangan.
Mantan ketua DPC PDIP Sleman ini lantas menjelaskan posisinya sebagai anggota dewan dan bukan ketua dewan"Pimpinan dewan sedang rapat koordinasi membahas penanganan bencana MerapiBukan kapasitas saya menghadirkan pimpinan dewan ke sini," elaknya.
Sebelum suasana bertambah panas, Yoeke didampingi tiga wakil ketua dewan, Kol (purn) Sukedi, Janu Ismadi dan Tutiek Masria Widyo terlihat datangMassa pun dipersilakan masuk untuk melakukan dialogMenyikapi tuntutan agar dewan menggelar rapat paripurna istimewa, Yoeke mengatakan akan membahasnya sesuai mekanisme dewanIa akan berembug dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi"Akan kita tindak lanjuti aspirasi ini," janjinya.
Suasana dialog sempat riuh saat Sukedi yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) diberi kesempatan bicaraDia mengatakan dewan akan mendengar aspirasi dari masyarakat dan bukan "kelompok apalagi massa partai"Kalau partai silakan ke fraksi-fraksi," sarannya
Pernyataan mantan Dandim Kota Jogja itu spontan mengundang reaksi salah satu peserta aksi Widihasto Wasana PutroIa minta Sukedi mengklarifikasiSukiman lantas menerangkan maksud singkatan partai PDI"PDI itu "maksudnya Partai Dukuh Indonesia," terangnyaSetelah menyampaikan aspirasi ke pimpinan dewan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib(kus/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mutasi PNS Lintas Daerah Tak Bisa Sepihak
Redaktur : Tim Redaksi