Ada Kesalahan, Harta Timur Hanya Naik Rp 162 Juta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi jumlah total harta kekayaan Kapolri yang baru Timur Pradopo, yang dinilai mengalami kenaikan signifikanBerdasarkan pemeriksaan ulang lembaga antikorupsi tersebut, terdapat kesalahan dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Kapolda Metro Jaya itu

BACA JUGA: Dikritik, Menko Kesra Naik Pitam

Hasilnya, kekayaan Timur hanya naik sekitar Rp 162.578 dari tahun 2008

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, staf mantan Kapolda Jabar itu melakukan kesalahan dalam pengisian form LHKPN

BACA JUGA: Mau Masuk Kabinet? Puan Senyum

"Ada kesalahan pengisian dari stafnya (Timur), jadi jumlah uang yang seharusnya masuk ke kolom jumlah, dimasukkan ke kolom item/barang," papar Johan, di gedung KPK, kemarin (15/10)

Akibat kesalahan tersebut, lanjut Johan, jumlah total harta kekayaan Timur melonjak hingga 110 persen, dari tahun pelaporan sebelumnya.  Setelah LHKPN Kapolri asal Jombang tersebut diperiksa ulang, total harta kekayaan Timur tertanggal 4 Agustus 2010 hanya mencapai Rp 2,263 miliar

BACA JUGA: ICW Telusuri Laporan Korupsi TKI

Jumlah tersebut hanya naik Rp 162 juta dari harta kekayaan sebelumnya senilai Rp 2,1 miliar, tertanggal 7 Januari 2008

"Rinciannya, harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan di kawasan Tangerang Selatan, senilai Rp 1.534.065, harta bergerak berupa alat dan transportasi yang terdiri dari enam mobil pribadi sebesar Rp 500 juta, harta bergerak lainnya berupa logam mulia Rp 110 juta, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 119.524.428 miliarTimur tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta dalam bentuk mata uang dollar

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin memaparkan di hadapan anggota dewan, bahwa harta kekayaan Timur Pradopo mengalami lonjakan hingga 110 persenJumlah harta kekayaan Timur pada 2008 senilai Rp 2,1 miliar, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 4,410 miliar pada 2010Dalam kesempatan tersebut, Jasin mengakui, analisis harta dan penghasilan belum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan(ken)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rangkul FPI, Timur Bikin Publik Cemas