JAKARTA - PDIP yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah tetap menjalin komunikasi dengan SBYAdanya pertemuan-pertemuan antara dua pihak itu diungkapkan Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut sebagai pemimpin masa depan PDIP
BACA JUGA: ICW Telusuri Laporan Korupsi TKI
Puan menyebutkan, dirinya sempat mendampingi ayahnya, Taufik Kiemas, dalam acara halalbihalal bersama Presiden SBY di istana
Salah seorang ketua PDIP itu lantas sedikit buka kartu mengenai pembicaraan dalam pertemuan tertutup tersebut
BACA JUGA: Rangkul FPI, Timur Bikin Publik Cemas
"Intinya soal sikap politik kita bersama ke depan, bagaimana kelanjutannya untuk membangun bangsa dan negaraBACA JUGA: KPK Tak Gampang Setujui Alasan Mangkir
Di sisi lain, Puan mengkritik koalisi yang dibangun parpol pendukung SBY saat iniDia menyatakan bahwa tak ada koordinasi antara pemerintah dan parpol koalisi ituKondisi tersebut menjadi salah satu pemicu tidak efektifnya pemerintahan SBY jilid kedua"Apa yang terjadi dengan pemerintahan hari ini? Katanya ada koalisi, kemudian ada setgabTapi, ternyata (partai koalisi, Red) lebih oposisi dari partai oposisi," sindir Puan di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.
Imbas koordinasi koalisi yang lemah itu menurun ke kinerja para menteri di lapangan"Menteri-menteri terkait sepertinya tidak bisa mengoordinasi hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya untuk bisa fokus pada kebijakan yang prorakyat," ungkapnya.
Puan mencontohkan harga barang dan sembako yang masih belum mampu dikendalikan pemerintah"Kenaikan yang katanya saat Lebaran saja sampai sekarang kok nggak turun-turun," ujarnya
Permasalahan lain yang cukup fatal tampak dalam penanganan ledakan tabung gasPara menteri dan pejabat yang seharusnya bertanggung jawab justru saling cuci tangan"Ada Pertamina, ESDMTapi, Mereka saling buang bolaHal-hal semacam itu menjadi bukti kurangnya koordinasi di antara menteri dan pejabat terkait," tegas anggota Komisi VI DPR yang terpilih dari dapil Jawa Tengah V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta) ituDia meminta presiden berani menindak tegas para menteri yang tidak efektif"Ya harus reshuffle," tegasnya.
Apakah itu merupakan sinyal bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan dalam reshuffle mendatang? "Sesuai hasil kongres, sampai saat ini belum ada bahwa kami harus masuk pemerintahan ituCuma silaturahmi dan komunikasi tetap berjalan," katanyaSekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan, komunikasi politik antara PDIP dan partai-partai dari kubu pemerintah memang terus berjalan"Berkomunikasi itu wajar sebagai sesama partai politik," ujarnya.
PDIP, jelas dia, belum mengubah sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan"Kami nggak punya pikiran (untuk berkoalisi, Red)," tegas ketua Fraksi PDIP di DPR tersebutMeski begitu, dia tetap mendesak SBY agar konsisten pada janjinya untuk mengevaluasi kabinetTermasuk, mengganti para menteri yang berkinerja buruk dan tidak sejalan dengan visi kesejahteraan rakyat"Kalau tidak benar, silakan (diganti)," ujar Tjahjo.
Konferensi pers yang berlangsung setelah pembukaan rakor gabungan bidang perempuan dan anak serta bidang kesehatan dan tenaga kerja itu turut dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati SoekarnoputriTapi, dia menolak berkomentarDengan isyarat tangan, dia merasa sudah cukup diwakili Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo(pri/c5)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panda Lapor, Komnas HAM Bakal Awasi Pengadilan Tipikor
Redaktur : Tim Redaksi